QRIS Masuk PPU

PPU, nomorsatukaltim.com - Mengendalikan inflasi daerah, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Balikpapan turun ke Penajam Paser Utara (PPU). Menggelar high level meeting (HLM) alias pertemuan tingkat tinggi, Rabu, (14/4/2021). Yang dibahas ialah pertumbuhan ekonomi daerah dan perluasan berbasis digital daerah melalui QRIS. Selain itu mengantisipasi agar lonjakan harga tidak terjadi. Utamanya saat Ramadan hingga jelang Idulfitri 1442 Hijriah.

"High level meeting pertumbuhan ekonomi daerah ini dilakukan bersma pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait seperti TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) untuk pengendalian lonjakan ketersedian harga pokok pangan," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Sri Darmadi. Untuk menunjang itu, di PPU juga dibentuk tim percepatan dan perluasan digital daerah (TP2DD). Tim ini bernguna untuk memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat. Tentunya dengan basis digital. "Menuju administrasi pemerintahan go digital. Seperti pembayaran restribusi yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Tapi menggunakan digitalisasi elektronik melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS)​​," jelasnya. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia. Agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjag​a keamanannya. Dengan hadirnya digitalisasi ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat. Yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maupun dalam pengelolaan pada pendapatan sektor lain Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Pasar Induk Nenang. Untuk menyosialisasi penggunaan perluasan digital daerah tadi. Serta mencek ketersedian pangan dalam rangka pengendalian inflasi. Juga stok pangan dan sejumlah kebutuhan lainnya. Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengapresiasi dan mendukung penuh atas upaya BI bersama pemerintahannya. Membangun komunikasi efektif antar lembaga sebagai penggerak ekonomi maupun dengan dinas terkait. "Pengendalian ini diperlukan sinergi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Serta memastikan ketersedian kebutuhan pangan yang dilakukan semua sektor tanpa terkecuali. Termasuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah, dalam rangka program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dipasaran terlebih PPU sebagai salah satu lumbung pangan pada padi Kaltim," tutupnya. (rsy/zul)