VAKSIN Nusantara sudah dimatikan. Hidup Vaksin Nusantara!
Kemarin pagi orang antre di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta: menjalani vaksinasi mandiri lewat Vaksin Nusantara.
Kemarin pagi itu tahapnya baru untuk pengambilan darah. Sekitar 20 cc. Tepatnya 8 ampul kecil. Darah tersebut diberi antigen. Lalu disimpan di lab. Selama 2 minggu.
Setelah muncul antibodi di darah itu, Sudi harus kembali ke RSPAD lagi. Darah tersebut akan dimasukkan kembali ke tubuhnya. “Saya tadi diberi tahu untuk datang lagi tanggal 28 April,” ujar Sudi Silalahi.
Itulah cara yang disebut menimbulkan antibodi Covid-19 melalui sistem sel dendritik. Sel dendritik itu kemudian ”mengajar” sel-sel darah kita. Yakni bagaimana cara memunculkan antibodi –yang lebih awet bertahan di dalam badan, bahkan bisa jadi seumur hidup.
“Minggu ini tiap hari 40 orang dulu,” ujar Terawan. Ia mengetahui bahwa yang antre untuk divaksinasi lewat Vaksin Nusantara begitu banyak. “Mulai minggu depan satu hari sudah bisa 80 orang,” katanya.
Rupanya Terawan –sebagai inisiator Vaksin Nusantara– akan menempuh jalan mirip sukses DSA. Yang dulunya juga ditentang begitu hebat –sampai ia diberhentikan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia– tapi akhirnya diterima secara luas.
Sampai saat ini sudah lebih 40.000 orang yang menjalani DSA –termasuk saya dan istri. Itulah terapi untuk membersihkan saluran darah di dalam otak. Yang secara populer lantas disebut ”brain wash” –cuci otak dalam arti harfiah.
Sejak ada penolakan untuk uji coba fase II Vaksin Nusantara, Terawan tidak banyak bicara. Ia langsung memindahkan peralatan laboratorium dendritiknya dari Semarang. Sekarang fasilitas itu ada di RSPAD Jakarta.
Maka orang yang ingin punya imunitas Covid-19 sudah bisa lewat Vaksin Nusantara. Orang bisa datang ke RSPAD. Atas keinginan sendiri. Dasarnya: otonomi pasien. Pasien berhak mendapatkan terapi sesuai dengan keinginannya: vaksinasi pakai darahnya sendiri.
Itulah yang kemarin dilakukan Letnan Jenderal (Purn) Sudi Silalahi. Ia memang punya cerita tersendiri terkait dengan Terawan.
Waktu itu Terawan masih berpangkat mayor. Dinasnya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sudi sudah berpangkat mayor jenderal. Jabatannya: sekretaris Menko Polhukam.
Itu tahun 2008.
Suatu saat Sudi lagi cek kesehatan ke RSPAD. Di situ bertemulah dokter Terawan yang masih berpangkat mayor. Itulah perjumpaan pertama mereka secara langsung.
Dalam perjumpaan itu, Mayor Terawan curhat ke Sudi: minta dibelikan alat untuk DSA. “Saya punya keahlian di bidang itu, tapi tidak ada alatnya,” ujar Terawan seperti yang diingat Sudi.
“Pak Terawan menjelaskan betapa pentingnya alat itu. Cara menjelaskannya bagus dan mudah dipahami. Tapi saya ya tetap tidak mengerti,” ujar Sudi merendah.
Kepada Terawan, Sudi menjelaskan bahwa ia bukan pejabat yang punya wewenang mengadakan alat itu. “Wewenang mengusulkan pun tidak punya,” ujar Sudi.
Tapi Sudi mengatakan akan berusaha membantu Terawan.
Sudi pun lantas menemui Kepala Staf Umum TNI Letjen Supriadi. Yang ditemui juga tidak bisa memberikan janji apa pun –kecuali sebatas akan mengusahakan untuk mengusulkan. “Jangan harap empat tahun sudah berhasil,” ujar yang ditemui Sudi.
Belakangan Sudi pun sudah lupa soal itu. Kesibukan lain begitu banyak. Apalagi Sudi lantas pensiun dari dinas militer.
Empat tahun kemudian Sudi menjadi sekretaris kabinet. Sedang Terawan tetap di RSPAD dan pangkatnya pun masih tetap mayor. Saat itulah si mayor menghadap sang menteri.
“Ternyata ia menghadap untuk minta saya me-launching program DSA di Gatot Subroto. Saya kaget, karena sebenarnya saya sendiri sudah lupa,” ujar Sudi.
Sudi menolak. Sudi merasa bukan wewenangnya untuk melakukan yang bukan bidangnya. Tapi Terawan ngotot. Terawan mengingatkan alat itu ada karena jasa Sudi Silalahi.
Sudi tetap menolak.
Akhirnya terjadi kompromi: tidak perlu ada launching. Langsung saja jalan. Sudi mau jadi pasien pertama yang menggunakan alat DSA itu.
Seminggu kemudian Sudi ke RSPAD. Untuk menjalani pemeriksaan awal. Saat itulah diketahui ada benjolan di pembuluh darah otak Sudi.