Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Termasuk di DPRD, Pemkab PPU: Tolong Mengerti Keadaan

PPU, nomorsatukaltim.com – Defisit anggaran melanda tahun ini di PPU. Lagi-lagi imbas pandemi. Sejumlah pos anggaran pun dipagnkas dulu. Perjalanan dinas diantaranya.

Plt Sekkab PPU Muliadi membenarkan hal itu. Meski begitu, Ketua Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) ini belum mau membocorkan angkanya. "Ada defisit, kekurangan belanja.  Jadi ada defisit iya. Tapi angkanya belum saya bocorkan dulu. Nantilah saya bongkar," ucapnya. COVID-19 jadi kambing hitam utama. Dianggap mereduksi pemasukan APBD. Menjadikan kurangnya dana salur dari pusat. Mau tak mau, kegiatan yang sudah dituangkan dalam APBD diubah. Di refocusing pengalokasiannya. "Pengurangan sampai delapan persen. Jelas berpengaruh pada pembangunan. Ada yang ditetapkan anggarannya seratus, karena ada COVID-19 jadi 70. Sudah barang kurang, dikurangi lagi," celetuknya. Ada empat skema pemangkasan anggaran yang dipersiapkan. Katanya masih akan dirumuskan bersama lagi. Yang pada akhirnya bermuara pada munculnya peraturan kepala daerah (perkada) mendahului APBD-Perubahan. "Ada empat skemanya. Panjang jalannya, persetujuan Bupati, Gubernur baru perkada mendahulukan APBD," sebut Muliadi. Sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian jelas tidak akan dipangkas. Itu utama. Sudah tertuang dalam undang-undang sebagai prioritas. Jadi pemangkasan yang paling masuk akal akan dilakukan ialah alokasi ke dinas lainnya. Diistilahkan Muliadi, mereka (pemkab)  bertindak sebagai penjaga gawang. Yang hanya menerima gaji dan dan menjalankan operasional kedinasan saja. "Kan ada dinas lain. Jadi ada istilah, dinas itu penjaga gawang saja. Gaji ada dari belanja murni, operasional kantor ada, tapi ada nanti program yang berjalan mutlak, belum ada. Tidak semua SKPD itu striker, hancur nanti. Jadi semua harus rasional," bebernya. Yang pasti dipangkas ialah perjalanan dinas. Baik yang ada di masing-masing SKPD, maupun di DPRD PPU. Maka itu ia berharap para anggota dewan mengerti. Sebagai mitra pemerintah seharusnya memahami kondisi saat ini. "Itu saya pangkas. Di Kabupaten Sinjai, DPR nya hanya 6 kali keluar daerah dalam setahun. Enam kali satu juta, hanya enam juta saja setahun. Itu baru mengerti keadaan. Catat besar-besar itu," tegasnya. Jadi nanti perjalanan dinas yang masih diizinkan ialah jika untuk mencari anggaran dari luar. Semisal mengawal program yang bersumber dari APBN. Kemudian, defisit anggaran ini juga membuka opsi adanya keran pinjaman. Yang memang sejak awal-awal sudah digaungkan. "Hampir semua daerah mengajukan PEN. Pinjaman ke PT SMI. Tidak ada yang terpapar COVID-19," ujarnya. Jumlah yang akan dipinjam itu nanti sesuai dengan angka defisit. Karena untuk mewujudkan program pembangunan sesuai RPJM bupati, dari 2018-2023. Yang menuangkan visi misinya. "Kita lagi usul. Kalau skema itu sudah jadi, nanti itu yang menjadi berkas yang akan kita paparkan," pungkas Muliadi. (rsy/boy)