Tak Mulai PTM, Mendikbud: Langgar SKB

Pro kontra soal rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) oleh pemerintah dianggap tidak menyentuh substansi. Ini karena PTM  bulan Juli bukanlah opsi. Melainkan kewajiban bagi sekolah yang sudah melakukan vaksinasi.

nomorsatukaltim.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluruskan persepsi yang beredar di daerah terkait kepastian penerapan metode Pembelajaran Tatap Muka (PTM). "Ini salah persepsi sekolah dibuka di bulan Juli. Sekolah dibuka pada saat semua gurunya sudah divaksin," ujar Nadiem, di hadapan para Calon Guru Penggerak, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (6/4/2021). Jadi kalau hari ini sudah ada sekolah yang belum divaksin dan belum menyiapkan preparasi atau persiapan tatap muka, maka dipastikan melanggar peraturan, katanya. Ia menyebut semua sekolah yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin diharuskan secepatnya menerapkan PTM terbatas. "Maksimal 18 anak per kelas. Jadi dua rotasi, minimal. Mau tiga rotasi silakan. Mau cuma masuk dua kali dalam seminggu, silakan. Pokoknya harus ada tatap muka kalau sudah divaksin guru-gurunya," urainya. Meski demikian, wali murid atau orang tua boleh memilih dan berhak memutuskan keikutsertaan anaknya dalam proses PTM atau masih tetap belajar dengan metode jarak jauh. Menurutnya pemerintah pusat sudah mengakomodasi panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag) yang diterbitkan 30 Maret, lalu. "Jadi mohon ini bukan opsi lagi. SKB 4 menteri bukan mewajibkan tatap muka di bulan Juli. Itu target kita di bulan Juli semua sudah tatap muka," kata bekas bos Gojek itu. Di dalam SKB tersebut menyatakan setelah Pendidik dan Tenaga Pendidik atau PTK di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk memberikan layanan PTM terbatas dan memberikan layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas, walaupun PTK-nya belum divaksinasi, tetap diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah. Nadiem menyebut tantangan terbesar dari PJJ adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya sulit digantikan dengan PJJ. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu membahu memastikan prinsip kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin,” katanya. Menurutnya patokan sekolah diperbolehkan melakukan metode tatap muka adalah kesuksesan vaksinasi para guru dan tenaga kependidikan. "Jadi kalau semua sudah divaksin, silakan bilang ke Kepala Sekolah untuk segera mulai tatap muka. Kalau enggak mulai, itu melanggar," terangnya. Ia mengakui sudah mencoba memulai membuka kembali sekolah-sekolah di seluruh negeri sejak awal Januari, namun luar biasa sulitnya. Mendikbud sempat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan PTM menyesuaikan zonasi hijau dan kuning. "Bahkan mulai dari tahun lalu, kita coba buka di zona hijau. Masih saja belum bisa buka. Sekarang sudah 45 persen sekolah yang bisa (tatap muka)," ungkapnya. Di awal tahun, ia menyebut sudah mencoba membuka sekolah dengan memberikan kewenangan pertimbangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kala itu, pertimbangan Nadiem memberikan kewenangan kepada pemda, lantaran adanya daerah-daerah terpencil yang tidak begitu terdampak pandemi dan sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka lebih dulu. Apalagi, kata dia, daerah terpencil biasanya yang paling kesulitan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring, sebab kekurangan sinyal internet yang belum merata di seluruh daerah. "Ada kabupaten/kota yang warnanya (zona) merah. Tapi di daerah tersebut ada wilayah terpencil yang tidak terdampak. Itupun sulit sekali untuk dibuka," katanya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi menyebut kebijakan SKB 4 menteri bersifat situasional. Tergantung dengan kondisi angka terkonfirmasi positif di tiap daerah. "Kalau situasinya mungkin masih merah atau belum menentu. Jadi bisa dibuat dua sif dulu, atau mungkin seperempat dulu. Nanti baru bisa full kalau sudah tidak ada covid lagi," ujarnya. Jadi setiap sekolah yang sudah menggelar PTM boleh dilakukan dengan aturan 50 persen kapasitas kelas saja yang boleh masuk kelas. Tapi khusus untuk siswa SMK yang sedang melakukan praktik, diperbolehkan melakukan kegiatannya sepanjang mereka menerapkan protokol kesehatan. Ia menyebut setiap satgas di tiap daerah sedang mempercepat akselerasi vaksinasi para guru dan tenaga pendidik. Ia mencontohkan vaksinasi sasaran guru di Balikpapan dilanjutkan. Ada seribu guru yang divaksin, di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, kemarin. Sementara sekitar seribu guru di Samarinda juga dijadwalkan menjalani vaksinasi, hari ini. "Beberapa kabupaten/kota bahkan ada yang sudah semua. Sebenarnya guru menjadi prioritas vaksinasi. Setiap pemerintah daerah kabupaten kota komitmen melakukan itu," katanya. Ia menegaskan PTM bisa dilakukan secara bertahap. Menyesuaikan jumlah guru yang sudah divaksin. "Tetapi sekali lagi saya harus minta izin dulu kepada Gubernur untuk skala Kaltim. Tapi kalau kabupaten/kota ya silakan (kebijakan) kabupaten kotanya seperti apa," imbuhnya. Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut pihaknya telah melakukan vaksinasi kepada 2.600 PTK ditambah 1.000 orang lagi. Sehingga saat ini sudah ada 3.600 PTK di Balikpapan yang mendapat jatah vaksinasi dari total jumlah guru sekitar 7 ribu orang. Ia berharap, kedatangan Mendikbud bisa mendorong bertambahnya pengiriman dosis vaksin. Dengan demikian, semakin banyak PTK yang divaksinasi dan rencana PTM terbatas bisa dilaksanakan segera. Untuk seribu PTK yang divaksinasi dosis pertama, kemarin, mencakup PTK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Dasar (SD). Sementara ada 50 orang di antaranya merupakan tenaga pendidik Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah binaan Kemenag. Terkait PTM terbatas, Rizal menyebut pihaknya sudah melaksanakan simulasi PTM sejak Desember 2020, dengan melibatkan sekitar 70 sekolah. "Sebenarnya untuk PTM terbatas kita sudah siap, tinggal jumlah gurunya yang harus lebih banyak divaksinasi,” ujarnya. Tak hanya vaksinasi, di lokasi yang sama Mendikbud turut menyaksikan penyerahan bantuan sumbangan biaya pendidikan (SPP) dari pemerintah kota Balikpapan bagi sekolah swasta yang terdampak COVID-19. Bantuan diserahkan kepada lembaga pendidikan swasta, di antaranya untuk SD Patra Dharma 3 sebanyak 529 siswa, Rp 190.440.000, SD Alauliya 2 Balikpapan sebanyak 546 siswa Rp 196.560.000, MI Nahdhatul Ulama Balikpapan sebanyak 421 siswa Rp. 151.560.000, MTS Ibnu Khaldun Balikpapan sebanyak 163 siswa Rp 99.000.000, SMP Patra Dharma 1 Balilpapan sebanyak 427 siswa Rp 256.200.000, SMP PGRI 4 Balikpapan sebanyak 533 siswa Rp 393.000.000. (ryn/yos)