Pemda Maluku Sanggupi Pengelolaan Hak Partisipasi Blok Masela

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Proses pengalihan hak partisipasi (Participating Interest/PI) Blok Masela memasuki tahap baru. Dengan adanya surat penawaran dari Inpex Masela Ltd kepada PT Maluku Energi Abadi (MEA)—Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah daerah Maluku.

Maluku Energi telah menyelesaikan tahapan keenam dalam pengalihan PI 10 persen. Yakni menerima surat penawaran dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Masela dan telah mengembalikan dokumen minat serta kesanggupan untuk mengambil alih PI tersebut. Direktur Utama MEA, Musalam Latuconsina mengatakan, proyek Masela ditargetkan memulai kegiatan konstruksi pada 2023 dan dikerjakan selama lima tahun. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan biaya USD 20-an miliar atau Rp 300 triliun. Dengan hak partisipasi 10 persen, maka MEA bakal menanggung 10 persen dari total biaya investasi pengembangan Blok Masela. “Untuk investasi pembangunan konstruksi lima tahun ke depan pada 2023–2028 kurang lebih berkisar Rp 300 triliun. Jadi, kalau PI 10 persen, akan ada beban Provinsi Maluku Rp 30 triliun,” kata Musalam di Jakarta, Selasa (30/3). Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016, pelaksanakan pengambil alihan PI 10 persen melalui skema kerja sama pembiayaan oleh kontraktor. Pengembalian pembiayaan diambil dari bagian BUMD/Perusda dari hasil daerah. Tanpa dikenakan bunga. Serta dapat dikembalikan setiap tahun secara kelaziman bisnis. Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi. Sampai terpenuhinya kewajiban. Dengan jatah 10 persen, maka dipastikan MEA tetap ikut memonitor perkembangan proyek.  “Mereka (Inpex) harus membuka data kepada kami. Nanti ada due diligence. Di situ kita punya waktu enam bulan ke depan dari segala aspek. Hukum finance. Subsurface sama-sama melakukan evaluasi,” kata Musalam. (de/qn) Sumber: Maluku Energi Abadi Serahkan Surat Minat dan Kesanggupan Kelola 10% PI Blok Masela