Bank Indonesia Bangun Sinergi dengan Pemkot Balikpapan

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Untuk mendorong inovasi, percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersinergi. Langkah itu dilakukan untuk efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.

Untuk mewujudkan hal itu, Wali Kota Balikpapan H. M. Rizal Effendi hadir sekaligus meresmikan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan. Peresmian TP2DD diadakan di Hotel Gran Senyiur, Selasa (30/3) siang. Acara peresmian ini dilanjutkan dengan High Level Meeting yang dipimpin oleh Ketua TP2DD. Peresmian TP2DD dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Sri Darmadi Sudibyo yang selaku Wakil Ketua TP2DD, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadly yang juga selaku Ketua Harian TP2DD, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan selaku Sekretaris TP2DD yang diwakili Budy Mulyatno, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Balikpapan dan perwakilan Bank Kaltimtara. Dalam sambutannya, Rizal yang juga Ketua TP2DD menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan TP2DD untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah. TP2DD yang didasari SK Walikota Balikpapan No.188.45-69/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, merupakan TP2DD pertama yang dibentuk di Kalimantan Timur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Sri Darmadi Sudibyo mengungkapkan, saat ini tren digitalisasi mempengaruhi sendi perekonomian. Dan mengubah pola transaksi masyarakat. Termasuk pembayaran dan keuangan. “Oleh karena itu, perlu adanya transformasi ekonomi dan keuangan digital. Melalui penataan ekosistem dan kolaborasi dengan industri serta koordinasi dengan pemerintah,” tutur Darmadi dalam paparannya. BI bersama pemerintah daerah dan perbankan telah mengupayakan perluasan transaksi non-tunai di lingkup pemerintahan melalui program ETP. Elektronifikasi dapat diadopsi pada transaksi pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah serta transaksi belanja: pegawai, modal serta barang dan jasa. Kata dia, ETP secara langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan. “Ke depan Bank Indonesia senantiasa berkomitmen melalui kolaborasi di TP2DD untuk memperluas elektronifikasi di lingkungan pemerintah daerah dan terus mendorong peningkatan inklusi keuangan digital dan kenyamanan masyarakat bertransaksi secara digital,” tutup Darmadi Sudibyo. (adv/fey/qn)