Pembangunan Jembatan Pulau Balang, Bupati PPU Minta Gubernur Tekan Wali Kota Balikpapan

PPU, nomorsatukaltim.com - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud tampaknya gerah dengan perkembangan pembangunan jalan penghubung Jembatan Pulau Balang. Hal ini terlihat ketika Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2022, Senin (29/3/2021).

Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekan Pemkot Balikpapan untuk segera menyelesaikan urusan jalan penghubung. “Gubernur Kaltim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus bisa menekan Balikpapan terkait jalan penghubung Jembatan Pulau Balang. Karena kami tidak mungkin harus teriak atau berantem dengan Pemkot Balikpapan untuk persoalan ini,” ucapnya pada acara yang berlangsung secara virtual itu. Pada kesempatan itu, AGM juga menyinggung masa jabatan Rizal Effendi sebagai Wali Kota Balikpapan yang akan berakhir. Menurutnya, akan berakhirnya masa jabatan tidak bisa menjadi alasan tertundanya pembangunan jalan penghubung. "Ini adalah bukti bahwa pihak Balikpapan selalu menunda-nunda terwujudnya pembangunan jalan penghubung Jembatan Pulau Balang," kata adik kandung wali kota Balikpapan terpilih, Rahmad Mas’ud itu. Dalam kesempatan itu, bupati muda ini juga mengeluhkan pembangunan jalan Silkar - Kilometer 38. Yang hingga saat ini, masih juga jauh dari kata baik. Menurutnya, pengerjaan proyek secara bertahap oleh Pemprov Kaltim tidak menghasilkan kualitas jalan yang memuaskan. Sementara, akses itu menjadi kebutuhan primer warganya. “Bagaimana kalau pengerjaannya hanya sepotong-sepotong. Di sebelah sana selesai (diperbaiki), yang sebelah sini sudah rusak lagi," tandasnya. Hal lain yang turut ia ungkapkan ialah persoalan tapal batas. Yang hingga 19 tahun PPU mekar, belum terselesaikan juga. Hal itu menyebabkan beberapa persoalan urung berkembang. Semisal masalah pengembangan potensi di wilayah perbatasan. "Seharusnya setelah pemekaran sejak 2002 lalu, batas-batas antar wilayah lainnya dengan Kabupaten PPU telah ditentukan," kata AGM. Persoalan-persoalan ini, sambungnya, harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Utamanya persoalan yang urusannya lintas kabupaten/kota. Pun agar daerah bisa lebih fokus untuk pembangunan prioritas lainnya. Pembangunan jalan penghubung di sisi Balikpapan terhambat akibat pembebasan lahan yang terlunta-lunta. Meski sudah ada tim khusus yang dipimpin Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, kenyataannya, sampai hari ini belum beres. Akhir tahun lalu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan tidak ada pendelegasian dalam proses pembebasan lahan untuk proyek itu. "Pemerintah Balikpapan hanya melancarkan urusan administrasi (bukan anggaran)," ujarnya. Untuk persiapan anggarannya, sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim. "Pak gubernur sudah meminta kepada kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah bersedia. Jadi nanti pembebasan lahannya dari kementerian PUPR," katanya. Menurutnya banyak yang salah paham terkait penganggaran pembebasan lahan warga sekitar jembatan ikonik yang akan menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan tidak akan mampu mencukupi biaya ganti rugi lahan. Lagi pula, menurutnya, jalan yang akan dibangun merupakan jalan nasional. "Dulu provinsi ingin cepat. Sehingga bentang pendeknya mau dibiayai APBD, bentang panjangnya dibiayai nasional. Tapi karena kondisi keuangan sekarang berat, sehingga diminta dukungan (kepada PUPR)," terangnya. Ia mengaku belum mendapat informasi terbaru mengenai berapa biaya yang harus disiapkan untuk mengganti lahan warga dan lahan perusahaan sekitar. Informasi terakhir jalan penghubung itu akan dibangun di atas lahan 129 hektare. "Sebelumnya kan besar (anggarannya). Belum, masih dihitung lagi," katanya. Wali Kota dua periode itu menyebut penetapan lokasi (penlok) yang saja ditandatanganinya di bulan November yang lalu, sebagai upaya meminimalisir jarak dan biaya. "Memang bukan kewajiban kita (menganggarkan). Tapi tugas kita adalah menetapkan penlok sesuai arahan gubernur," imbuhnya.

Empat Proyek Besar

Selain persoalan Jembatan Pulau Balang, setidaknya ada tiga megaproyek yang dikebut Penajam tahun ini. Proyek tersebut adalah Bendungan Telake, Bendungan Sepaku-Semoi, Pembangunan Jembatan Pulau Balang, dan Pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan. "Kita punya proyek besar yang segera terwujud. Proyek-proyek ini tentu akan menyokong kemajuan daerah," kata Kepala Bagian Pembanguan Setkab PPU, Nicko Herlambang baru-baru ini. Bendungan Sepaku-Semoi, Penajam Paser Utara, telah masuk tahapan fisik. Pembangunannya merogoh anggaran hampir Rp 900 miliar. Sebelumnya, pembebasan lahan juga telah rampung. Hanya menyisakan sedikit bidang lagi. Sementara untuk Bendungan Telake, anggaran totalnya mencapai Rp 1,7 triliun. Meliputi pembebasan lahan, anggaran tahapan fisik dan lain sebagainya. "Per Juli ini, masuk ke tahap pengerjaan fisik bendungan yang akan dilanjutkan ke saluran irigasi. Sekarang masih menunggu lelangnya," jelasnya. Dilanjutkan Nicko, bendungan Telake sendiri akan mengalir hingga 10 desa yang ada di PPU. Dengan total luasan hingga 21,000 hektare. Bendungan ini dianggap penting. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan juga pertanian. “Infrastruktur ini dulu kita perjuangkan bertahun tahun, di usia ke-19 ini kita berharap tuntaskan," bebernya. Selanjutnya ada proyek Tol Teluk Balikpapan. Nicko menyebutkan projek pembangunan jembatan tol tersebut tetap berlanjut. Proyek pembangunan Tol Teluk Balikpapan sendiri akan menghabiskan anggaran sebesar 16 Triliun. "Jembatan Tol Teluk Balikpapan ini tetap lanjut. Jadi isu kalau enggak lanjut itu salah," tegasnya. Saat ini, sedang tahap menyesuaikan permintaan dari perhubungan dan PUPR. Karena itu salah satunya proyek tol yang diajukan oleh Waskita. Pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam akan memakai pola kerja sama pemerintah serta tubuh usaha (KPBU). Jadi pembangunannya tidak memakai APBD. Hingga murni dibiayai swasta. Yang terakhir adalah pembangunan Jembatan Pulau Balang. Lokasinya di Kecamatan Sepaku. Pembangunan jembatan sendiri telah rampung. Hanya saja belum berfungsi lantaran jalan penghubung sisi Balikpapan belum ada. Sementara untuk di sisi PPU, jalanan telah ada. Namun jalan penghubung ini masih perlu ditingkatkan. Khususnya jalan penghubung dengan Kawasan Industri Buluminung (KIB). "Jadi jembatan pulau tetap jalan, jembatan tol teluk Balikpapan jalan. Artinya kita ada 4 proyek besar yang bisa berjalan," pungkas Nicko.  (rsy/ryn/boy/yos)