Jalan di Long Mesangat Rusak Berat

Kutim, Nomorsatukaltim.com – Antar desa di Long Mesangat letaknya berjauhan. Ditambah lagi akses jalan di Long Mesangat yang menghubungkan antar desa itu rusak berat. Sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Semuanya terungkap saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, lebih 50 persen kondisi jalan di Long Mesangat dalam kondisi rusak. Bahkan masih banyak jalan hanya dari pengerasan tanah saja. Sehingga perlu ada peningkatan infrastruktur jalan. “Karena titik antar desa berjauhan di sini. Akhirnya aktivitas warga dan aktivitas pemerintahan jadi terganggu,” ucap Kasmidi. Namun dari Musrenbang itu didapati fakta, tiap wilayah desa ada perusahaan. Hal itu dianggap bisa menjadi solusi jika mampu memanfaatkan dana sosial perusahaan. Agar akses jalan di Long Mesangat dapat ditingkatkan. “Ya mungkin perlu ada koordinasi dan diskusi antara kecamatan, Pemkab Kutai Timur dan perusahaan,” imbuhnya. Menurutnya, dengan begitu akan terjalin kolaborasi. Aliran dana APBD dan dana sosial perusahaan diatur untuk melakukan perbaikan jalan. Agar permasalahan utama di Long Mesangat dapat diatasi perlahan. “Memang tidak bisa cepat. Makanya kami ingin ada pembahasan khusus. APBD membiayai yang mana, dana perusahaan masuk di mana. Nanti diatur,” bebernya. Sementara itu Anggota DPRD Kutim, Imam Turmudi juga angkat bicara. Menurutnya perusahaan harus bisa menyiapkan dana sosial khusus untuk perbaikan jalan. Agar perbaikan bisa dilakukan dengan cepat. “Jadj tidak harus menunggu jalan rusak berat baru ada perbaikan. Tetapi bisa lebih cepat,” ucap Imam. Jika seperti ini, justru muncul kesan tidak ada keseriusan dari perusahaan. Karena selalu saja usulan masyarakat terlambat ditanggapi. Ia meminta, perusahaan harus menyiapkan dana khusus untuk perbaikan jalan. “Agar memudahkan akses antar desa. Apalagi tiap wilayah desa ada perusahaan yang bercokol,” ungkapnya. Jangan sampai ada kesan perusahaan tidak memprioritaskan masyarakat lokal. Harusnya bisa membangun bersama. Agar keberadaan perusahaan juga memiliki kontribusi bagi desa setempat. “Jadi ada win-win solution dari masalah ini. Perusahaan dapat menjalankan usahanya, masyarakat tidak dirugikan,” tandasnya. (bct/dah)