Direct Call Perlu Campur Tangan Pemprov

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. (Mubin/DiswayKaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com – Pelayaran langsung (direct call) di Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan terhambat. Alasannya, volume ekspor dan impor terlalu sedikit. Padahal jika dilihat data ekspor dan impor di Kaltim. Direct call bisa dilakukan di Kariangau. Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim. Pada 2017, Kaltim membukukan nilai ekspor nonmigas sebanyak 13.230.030 ton. Sedangkan impor di tahun yang sama berjumlah 825.673 ton. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kaltim juga menyampaikan hal serupa. Setiap bulan tersedia 1.000 sampai 1.300 kontainer plywod di Kaltim. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim pun telah menyatakan kesediannya melakukan direct call di Kariangau. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK angkat bicara. Menurutnya, pengusaha yang mengekspor komoditas lewat pelabuhan Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Telah merugikan Kaltim. Baik dari segi pendapatan pajak maupun catatan komoditi ekspor. “Ini masalah sebenarnya. Ada hal-hal yang harus diambil ke depan. Harus dibangun kebersamaan dengan pengusaha,” ucap Makmur di rumahnya yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Samarinda, beberapa waktu lalu. Gubernur Kaltim Isran Noor diminta menginisiasi urung rembuk tersebut. Terkait direct call. Melibatkan semua pihak. Baik pengusaha, pemerintah, pengelola pelabuhan, maupun pihak-pihak terkait. “Saya yakin ini belum ada kebersamaan. Untuk melakukan ekspor ini melibatkan semua pihak terkait. Libatkan juga pemerintah pusat. Coba kita ajak. Membicarakan masalah ini,” sarannya. Ia menyayangkan. Pelabuhan yang dibangun bertahun-tahun. Menghabiskan uang miliaran rupiah. Tak dimanfaatkan para pengusaha. Untuk ekspor dan impor. Karena itu, pemerintah mesti menggali alasan-alasan para pengusaha di Kaltim. Dalam jangka pendek. Setelah dilihat dan diketahui penghambat direct call di Kariangau. Pemerintah dapat membuat aturan. Supaya para pengusaha mau mengekspor barang lewat Kariangau. “Ini merupakan evaluasi bagi kita di dewan. Terutama komisi yang membidangi masalah ini. Nanti kita coba bicarakan,” ujarnya. (qn/eny) Baca Juga: Direct Call di Kariangau Terhambat, Begini Pandangan Apkindo