Jalan Panjang Samarinda Seberang: Dari Rebutan Sekolah, sampai Fasilitas Kesehatan

Kelompok masyarakat Samarinda Seberang yang menuntut pemekaran sering kecewa terhadap janji politisi. Mereka merasa hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara. Setelah kemenangan diraih, rakyat ditinggalkan. Lantas apa yang akan dilakukan? Berikut penuturan Koordinator Gerakan Rakyat Bersatu Pejuang DOB Kabupaten Samarinda Seberang, Rusdiansyah Rais.

Arditya Abdul Aziz, Pewarta nomorsatukaltim.com - Sejak isu ini diangkat media massa beberapa tahun silam, banyak politisi tiba-tiba menaruh simpati. Mendatangi rakyat dan kelompok pendukung Seberang. Menjanjikan ini-itu kalau sudah terpilih. Tapi ketika menjabat, mereka pura-pura lupa. Isu itu redup. Seperti janji-janji mereka, yang katanya akan memperjuangkan pemekaran wilayah. Ada yang menjadi anggota dewan di tingkat provinsi dan kota. Bahkan sampai menjabat dua periode. Namun faktanya, tidak memberikan dampak apa-apa. Itulah yang membuat kami sedikit kecewa. Karena para tokoh itu, hanya menjadikan masyarakat Seberang sebagai wadah ‘membuang hajat’ saja. Sebenarnya saya jijik mengatakannya seperti itu, tapi begitulah faktanya. Baca juga: Kabupaten Samarinda Seberang: Antara Harapan Rakyat dan Modal Politik Setiap mau Pileg, atau Pileg, datang ke rakyat. Janji dukung Samarinda Seberang kalau terpilih. Memang salah satu latar belakang terbentuk gerakan ini karena kecewa. Kami kurang mendapat perhatian. Jangan melihat saat ini. Memang sudah ada pembangunan dilakukan di Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir. Saya kira ini juga dampak tuntutan kami bertahun-tahun. Meski begitu, pembangunan itu hanya untuk mendukung kegiatan pembangunan di Samarinda Kota yang berfokus pada Kota Jasa dan Industri. Selain dari itu, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan di Seberang sangat tertinggal sekali. Sebagai contoh, salah satu kecamatan di Seberang, itu hanya memiliki satu sekolah SMP. Bahkan tidak ada sekolah SMA. Ini sangat menyengsarakan kami, apalagi dengan adanya sistem zonasi di dunia pendidikan. Sementara sekolah di kawasan kami sangat terbatas. Hampir setiap tahun masyarakat kami hanya bisa mengeluh. Karena banyak anak mereka yang tidak dapat tempat untuk bersekolah. Sementara hanya ada satu sekolah yang harus diperebutkan oleh banyak calon siswa. Yang terparah terjadi di Kecamatan Samarinda Seberang. Di sana hanya ada satu SMA, namun tidak memiliki gedung. Selama ini, sekolah itu hanya bisa menumpang di gedung SD. Nama sekolahnya, SMA Negeri 17 Samarinda. Baca juga: Gerakan Pejuang DOB Samarinda Seberang Tagih Janji Wali Kota Baru Minimnya pelayanan ini cukup membuat kami kerepotan. Karena selalu memaksa kami untuk harus pergi ke Samarinda Kota. Bahkan dulu kami kalau mau berobat harus ke Samarinda Kota dulu. Karena rumah sakit memang hanya membludak dibangun di Samarinda Kota. Sekarang memang sudah terbangun RSUD IA Moeis, Tipe B. Dan layanan rumah sakit ini baru saja terbangun. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jalanan, inipun baru dibangun beberapa tahun lalu. Hanya karena untuk mendukung sarana dan prasarana untuk menuju pelabuhan peti kemas di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Kemudian, terdapat tol, itupun hanya sebagai jalan pintas menuju Balikpapan. Dan hingga kini dampaknya di Seberang tidak ada dirasakan. Gerakan satu dasawarsa ini kini semakin besar, dengan diisi sebanyak 40 ragam organisasi. Dan kami tetap optimis untuk mencapai cita-cita DOB. Hingga kini, kami masih terus menyuarakannya. Dengan tetap melangsungkan aksi jalanan dan akan selalu membuat petisi kepada masyarakat. Sejauh ini, wacana DOB telah kami sampaikan ke Komisi I DPRD Kaltim dan DPRD Samarinda. Kami juga telah menghadap langsung ke Kepala Bidang otonomi daerah di Kantor Gubernur Kaltim. Kemudian berdiskusi dengan para Akademisi. Mulai dari dekan hingga rektor. Dan telah mengeluarkan kajian dari pemekaran wilayah ini. Baca juga: Otak-atik DOB Samarinda Seberang; Pernah Dilobi, Namun Enggan Dilepas Bupati Hasilnya pun seperti apa yang telah kami suarakan. Bahwa tidak ada jalan keluar lain, selain pemekaran wilayah berupa Kabupaten Samarinda Seberang. Mau ganti wali kota, ataupun ganti anggota dewan, Seberang tetap akan begitu-begitu saja. Apabila sebatas menganggap wacana ini sebagai alat politik praktis. Guna mendulang suara dari Masyarakat Seberang. Dan kami tegaskan, bahwa kami yang berada di dalam pergerakan ini, tidak ada yang berlatar belakang Caleg. Setahun belakangan, bahkan ada muncul gerakan baru. Dengan menggelorakan wacana yang sama di tengah Masyarakat. Gerakan itu bernama presidium Samarinda Seberang. Hal ini memang sedikit menimbulkan kekisruhan. Masalahnya ketika kami mencoba melemparkan opini ini. Tiba-tiba ada dari orang-orang yang mengaku sebagai tokoh, yang kemudian menamakan diri sebagai Dewan Presidium kabupaten Samarinda Seberang. Gerakan ini mendadak muncul dan dicetuskan dalam sebuah hajatan buka puasa bersama di Tahun 2020 lalu. Tapi munculnya gerakan baru ini tidak menjadi masalah bagi kami. Menurut kami siapapun boleh melakukan pergerakan, selama tujuannya sama. Yakni demi Seberang yang lebih sejahtera, kami pun turut mendukungnya. Sekalipun, mereka tidak menganggap kami yang telah lebih dulu melakukan pergerakan ini. Baca juga: Warga Samarinda Seberang Berharap Pemerataan Pembangunan dengan Pemekaran Kami sampaikan, bahwa DOB Kabupaten Samarinda Seberang adalah wacana yang sangat strategis untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Karena menurut kami Seberang memiliki potensi untuk menjadi daerah baru yang mandiri. Belum lagi fasilitas penunjang dan lokasi dengan IKN, menjadikan alasan untuk berpisah dengan Kota Samarinda. Bagi kami, Seberang sangat layak untuk menjadi daerah baru di Kaltim. Apabila dibandingkan dengan Mahulu, Tanah Tidung dan daerah lain yang ada diluar Kalimantan, Seberang sudah memadai. Mulai dari jumlah kependudukan dan luas wilayah yang mencukupi. Seberang sudah memiliki sejumlah fasilitas pendukung untuk membentuk sebuah kota atau pun kabupaten. Meskipun belum memiliki pusat perbelanjaan dan hotel berbintang, Seberang sudah mulai didukung fasilitas pendidikan yang mumpuni. Selain itu fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pun sudah ada. Hanya persyaratan administrasi saja yang belum bisa dicukupi oleh Seberang. Seperti kurangnya kecamatan yang menjadi salah satu syarat penting berdirinya sebuah DOB. (bersambung/yos)