Faksi-Faksi Politik Palestina pada Pemilu 2021

Banyak intelektual dan analis politik Palestina berada dalam posisi yang tidak menyenangkan. Karena harus menyatakan sikap apakah mereka mendukung atau menolak pemilihan umum Palestina. Yang dijadwalkan pada 22 Mei dan 30 Juli 2021. Namun, tidak ada jawaban yang mudah.

KEPUTUSAN yang telah lama ditunggu oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Januari 2021 untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden dalam beberapa bulan mendatang disambut secara luas. Keputusan itu diterima bukan sebagai kemenangan bagi demokrasi. Menurut opini Ramzy Baroud di Eurasia Review, keputusan itu dianggap sebagai hasil positif nyata pertama dari dialog antara faksi-faksi Palestina yang saling bersaing. Terutama Partai Fatah pimpinan Abbas dan Hamas. Sejauh menyangkut dialog batin Palestina, pemilihan umum jika diadakan tanpa halangan dapat menghadirkan secercah harapan. Pada akhirnya rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan akan menikmati derajat representasi demokratis. Itu merupakan langkah pertama menuju representasi yang lebih komprehensif. Yang dapat mencakup jutaan orang Palestina di luar Wilayah Pendudukan. Namun ekspektasi rendah hati seperti itu dikondisikan pada banyak kata “jika”. Hanya jika faksi-faksi Palestina menghormati komitmen mereka terhadap Perjanjian Istanbul pada 24 September; hanya jika Israel mengizinkan warga Palestina, termasuk warga Yerusalem, untuk memberikan suara tanpa hambatan dan menahan diri untuk tidak menangkap kandidat Palestina. Selain itu, hanya jika komunitas internasional pimpinan AS menerima hasil pemilu demokratis tanpa menghukum partai dan kandidat yang menang; hanya jika pemilihan legislatif dan presiden diikuti oleh pemilihan yang lebih konsekuensial dan substantif di Dewan Nasional Palestina (PNC), yakni Parlemen Palestina di pengasingan, dan banyak pengandaian lainnya. Jika salah satu dari persyaratan itu tidak memuaskan, pemilu pada Mei 2021 kemungkinan besar tidak akan menghadirkan tujuan praktis. Selain memberikan Abbas dan para saingannya lapisan legitimasi. Dengan demikian, itu akan memungkinkan mereka untuk mengulur lebih banyak waktu dan memperoleh lebih banyak dana dari para pelindung dermawan mereka. Menurut pendapat Baroud, semua ini memaksa orang-orang untuk memikirkan pertanyaan berikut: apakah demokrasi mungkin terwujud di bawah pendudukan militer? Hampir segera setelah pemilihan legislatif Palestina yang demokratis terakhir pada 2006, yang hasilnya tidak menyenangkan Israel, 62 menteri dan anggota parlemen baru Palestina dijebloskan ke dalam penjara. Hingga kini banyak dari mereka masih dipenjara. Sejarah terulang kembali. Israel telah memulai kampanye penangkapan para pemimpin dan anggota Hamas di Tepi Barat. Pada 22 Februari, lebih dari 20 aktivis Palestina, termasuk pejabat Hamas, ditahan sebagai pesan nyata pendudukan Israel kepada warga Palestina. Israel tidak mengakui dialog, perjanjian persatuan, atau demokrasi mereka. Dua hari kemudian, pemimpin Hamas yang berusia 67 tahun, Omar Barghouti, dipanggil oleh intelijen militer Israel di Tepi Barat yang diduduki, dan diperingatkan agar tidak mencalonkan diri dalam pemilu. “Petugas Israel memperingatkan saya untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang dan mengancam saya dengan hukuman penjara jika saya maju,” tutur Barghouti. Undang-Undang Dasar Palestina mengizinkan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan, legislatif atau presiden, hanya karena kandidat yang paling populer di antara para pemimpin Palestina sering kali berada di balik jeruji besi. Barghouti adalah salah satunya. Dipenjara sejak 2002, Barghouti tetap menjadi pemimpin Partai Fatah yang paling populer. Meskipun lebih dihargai oleh kader-kader muda gerakan tersebut. Dibandingkan dengan pengawal lama Abbas. Kelompok pengawal lama sangat diuntungkan oleh sistem patronase politik yang korup. Yang telah dibangun oleh presiden berusia 85 tahun itu. Untuk mempertahankan sistem yang korup ini, Abbas dan para anteknya bekerja keras untuk meminggirkan Barghouti, yang mengarah pada anggapan bahwa pemenjaraan Israel atas pemimpin aktif Fatah dilakukan demi kepentingan presiden Palestina saat ini. Klaim itu memiliki banyak substansi. Bukan hanya karena Abbas telah melakukan sedikit upaya untuk menekan Israel. Agar membebaskan Barghouti. Tetapi juga karena semua jajak pendapat publik yang kredibel menunjukkan, Barghouti jauh lebih populer di kalangan pendukung Fatah. Pada kenyataannya Barghouti bahkan lebih populer daripada Abbas bagi semua orang Palestina. Pada 11 Februari, Abbas mengirim Hussein Al-Sheikh, menteri urusan sipil dan anggota Komite Sentral Fatah, untuk menghalangi Barghouti mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang. Skenario ideal bagi presiden Palestina itu adalah memanfaatkan popularitas Barghouti dengan membuatnya memimpin daftar Fatah dalam pemilihan Dewan Legislatif Palestina (PLC). Oleh karena itu, Abbas dapat memastikan besarnya jumlah partisipasi pemilih oleh para pendukung Partai Fatah. Sambil mengamankan kursi kepresidenan untuk dirinya sendiri. Barghouti dengan keras menolak permintaan Abbas. Sehingga menimbulkan tantangan tak terduga untuk Abbas. Penolakan itu kini berisiko membagi suara Fatah. Sehingga berpotensi kalah sekali lagi dalam pemilihan PLC dari Hamas dan kalah dalam pemilihan presiden dari Barghouti. Antara penggerebekan malam dan tindakan keras oleh militer Israel serta intrik politik dalam gerakan Fatah yang terpecah, orang bertanya-tanya apakah pemilu Palestina jika berlangsung akhirnya akan memungkinkan rakyat Palestina untuk membangun sebuah front persatuan, dalam perjuangan melawan pendudukan Israel dan demi kebebasan Palestina. Selanjutnya, kemungkinan posisi “komunitas internasional” tentang hasil pemilu. Laporan berita menyebutkan, upaya Hamas mencari jaminan dari Qatar dan Mesir “untuk memastikan Israel tidak akan mengejar perwakilan dan kandidatnya dalam pemilihan mendatang”. Mandat Abbas sebagai presiden berakhir pada 2009, mandat PLC berakhir pada 2010, dan pada kenyataannya Otoritas Palestina dibentuk sebagai badan politik sementara yang fungsinya seharusnya dihentikan pada 1999. Sejak itu, “kepemimpinan Palestina” tidak mendapatkan legitimasi di antara rakyat Palestina. Tetapi sebaliknya memperoleh relevansinya dari dukungan para pelindung dermawan. Yang jarang tertarik untuk mendukung demokrasi di Palestina. Baroud, satu-satunya hikmah dalam cerita ini adalah, Fatah dan Hamas juga telah menyetujui restrukturisasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Yang sekarang sebagian besar dimonopoli oleh gerakan Fatah Abbas. Apakah pembenahan demokratis PLO berlangsung atau tidak sangat tergantung pada hasil pemilu Mei dan Juli 2021. (mmt/qn) Sumber: Mimpi Siang Bolong, Demokrasi Tak Mungkin Hadir di Palestina?