Penegakan Yustisi Rentan Gesekan,  Kota Minyak Dinilai Terbaik Se-Kaltim 

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Penegakan yustisi selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) rentan gesekan antara aparat dan masyarakat.

Untungnya di Kota Minyak, penegakan yustisi berjalan baik didukung sinergi lintas instansi seperti TNI dan Polri. Sehingga bisa meredam kontra kebijakan yang menuai sanksi dan denda itu. Ketua Bidang Penegakan dan Pendisiplinan Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim Gede Yusa mengakui kegiatan yustisi di Kota Minyak berjalan dengan baik. "Kegiatan yustisi ini efektif sekali karena kalau dilihat dari data satgas (memang) masih berfluktuatif. Tapi penerapannya sampai di tingkat RT saya lihat bagus sekali," ujarnya usai mengikuti kegiatan yustisi yang dilaksanakan di Balikpapan Permai, Jumat (12/3/2021). Gede Yusa datang ke Kota Minyak untuk melakukan monitoring dan evaluasi supervisi PPKM mikro dan kota. Ia juga menyempatkan diri meninjau pelaksanaan vaksinasi penyuntikan dosis kedua pedagang Pasar Klandasan. Dilanjutkan audiensi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan. Serta meninjau langsung penerapan PPKM mikro di RT 41, Perumahan Regency, Balikpapan Selatan. Menurutnya, begitu diterapkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2/2021, pihaknya segera melakukan koordinasi jarak jauh dengan seluruh kepala Satpol PP di tiap daerah. Menyamakan persepsi dan menyusun kegiatan penegakan disiplin prokes, melalui kegiatan yustisi yang memberi sanksi sosial, denda serta peringatan tertulis dan lisan, kepada para pelanggar prokes. "Rata-rata setiap kasatpol PP di kabupaten/kota sudah ada kerja sama dengan TNI dan Polri dan sudah menindak," katanya. Namun ia mengakui penerapan sanksi melalui kegiatan yustisi tidak selalu mulus. Ada yang menolak, ada juga masyarakat yang mengeluh lalu marah-marah. "Pasti ada kontra dengan masyarakat. Itulah pentingnya ada aparat pemerintah. Kita tidak bosan memberi sosialisasi dan mengimbau berulang-ulang dengan harapan apa yang kita lakukan ini bisa menumbuhkan kesadarannya. Satu dua pasti ada," urainya. Saat ditanya mengenai kabupaten/kota mana yang terbaik dalam menerapkan kegiatan yustisi, Gede Yusa menjawab bahwa setiap daerah sudah menerapkan hal yang sama. Hanya saja pasti ada perbedaan di tiap daerah. "Tidak bisa jurus yang sama diterapkan di tiap daerah," katanya. Penerapan PPKM mikro di tiap daerah juga berbeda-beda, katanya. Karena upaya masyarakat untuk menerapkan aturan itu dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan ekonomi suatu wilayah RT. Di Kota Minyak, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI dan Polri terjalin dengan baik sampai ke tingkat bawah. Sehingga pelaksanaan kegiatan yustisi juga dinilai memberi efek pergeseran zonasi-zonasi dalam PPKM mikro secara signifikan ke arah yang lebih baik. "Nampak kerjasamanya. Ini saya lihat khususnya PPKM mikro di Balikpapan kelihatan sekali perbaikannya. Ada yang oranye ke kuning, sekarang bahkan banyak yang hijau," imbuhnya. (ryn/eny)