Mahasiswa Kukar Geruduk Kantor Bupati, Ada Apa?

Kukar, nomorsatukaltim.com - Puluhan mahasiswa sambangi Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Ini menjadi yang kedua kalinya digeruduk para mahasiswa.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa juga melakukan aksi demonstrasi saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Jumat (26/2/2021) lalu. Di tempat yang sama. Puluhan mahasiswa ini menuntut pembangunan di Kukar benar-benar dilaksanakan. Memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kukar. "Mahasiswa merekomendasikan, ini yang harus diprioritaskan oleh bupati," ujar koordinator aksi, Ara pada awak media, Selasa (2/3/2021). Bidang pendidikan misalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dituntut setidaknya ada rumah belajar di tiap desa yang ada di Kukar. Agar setidaknya kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah terpencil bisa terpenuhi dengan baik. Ara pun memastikan, bakal melakukan aksi lanjutan. Buntut dari tidak hadirnya Bupati Kukar Edi Damansyah di tengah-tengah mereka. Dan benar saja, demo yang dilakukan sekitar pukul 10.00 lebih ini, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kukar (AKMPK) hanya ditemui oleh Asisten 1 Pemkab Kukar. "Akan ada demo lagi sampai ditemui," lanjut Ara. Aksi demonstrasi AKMPK di hadapan Kantor Bupati Kukar ini sempat ricuh. Antara mahasiswa dengan aparat keamanan, Satpol PP Kukar. Sempat terjadi dorong-dorongan antar keduanya. Namun tidak berlangsung lama. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kukar Rasyidi. Dikarenakan AKMPK menolak saat ban yang mereka bakar akan dipadamkan oleh Satpol PP. "Mungkin tadi gak terima kalau ban-nya kita padamkan, tapi sudah clear," ujar Rasyidi. Rasyidi juga menekankan, sebenarnya sudah mengajak diskusi teman-teman mahasiswa. Karena memang pada masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini tidak diperkenankan adanya kegiatan masyarakat. Salah satunya aksi demonstrasi tersebut. Win-win solution pun coba disarankan olehnya. Dengan melakukan penjadwalan ulang. Itupun harus menaati protokol kesehatan (prokes). Dengan pembatasan jumlah aspirator. "Karena pandemi ini harap maklum kondisi harus kita jaga," pungkas Rasyidi. Diketahui, setidaknya ada puluhan tuntutan yang diberikan oleh AKMPK kepada Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru. Yakni beberapa yang dianggap urgent. Seperti perbaikan akses jalan di tingkat kecamatan, menuntut kejelasan lahan Unikarta, menuntut adanya beasiswa untuk masyarakat Kukar. Selain itu menuntut adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meratanya pelayanan kebutuhan dasar listrik dan air, hingga mengevaluasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) untuk kemaslahatan masyarakat Kukar. (mrf/zul)