Satgas RT Diminta Edukasi Warga soal Vaksinasi

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta satgas di tingkat rukun tetangga (RT) proaktif mengedukasi warga. Agar mau mengikuti anjuran pemerintah soal vaksinasi.

Rizal menyebut, rencananya vaksinasi akan dilaksanakan untuk pelayanan publik dan para lansia. Pelayanan publik yang menerima vaksinasi, yakni mereka yang bergerak di bidang jasa transportasi, para guru, pegawai lintas vertikal, TNI dan Polri, termasuk pedagang toko dan pedagang pasar. "Lalu juga para lansia yang berusia di atas 60 tahun. Karena mereka termasuk kelompok usia rentan. Apalagi bagi mereka yang memiliki komorbid," ujar Rizal, usai memonitoring dan mengevaluasi (monev) kinerja satgas di tingkat RT, di kawasan Wika, Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Sabtu (20/2). Ia menegaskan, proses vaksinasi bagi lansia sudah berhasil melalui uji klinis."Setelah kami laksanakan vaksinasi, fakta di lapangan menunjukkan tak ada masalah," katanya. Dalam proses monitoringnya terhadap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan kota di tiga tempat, Rizal menyebut sudah berjalan dengan baik. Ia mencontohkan RT 11 di Damai Bahagia, yang menarik perhatian. Yaitu menerapkan wajib rapid test antigen bagi tamu atau pendatang. Sementara itu di RT 34 Sepinggan Raya, memberikan dukungan bagi warganya yang terkonfirmasi positif dengan memberikan dana sebesar Rp 300 ribu. Lalu di lokasi ketiga yakni di RT 34 Gunung Samarinda, membangun posko yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang lebih lengkap. "PPKM Mikro yang berjalan di Balikpapan sudah baik. Semoga signifikan dan hasilnya kita bisa menekan laju pertumbuhan yang terkonfirmasi positif," katanya. Menurut wali kota dua periode itu, pencegahan sebenarnya dilakukan dengan pola yang sama di seluruh dunia. Pertama yaitu penerapan protokol kesehatan, yang kedua dengan vaksinasi. Pencegahan ini juga kerap menjadi persoalan, apalagi jika harus mengawasi warga yang masuk Balikpapan dengan wajib menunjukkan hasil rapid antigen atau swab. "Untuk pengawasan di bandara atau via udara sebenarnya aman. Tapi untuk darat dan laut agak sulit, karena banyak sekali yang harus diawasi. Misalnya kapal dari Sulawesi atau Jawa, datang bisa membawa penumpang hingga ribuan orang," terangnya. Ia mengaku pemkot selama ini kewalahan. Sehingga selama ini penerapan pemeriksaan prokes hanya dilakukan secara acak. "Paling pas jika mau masuk kampung membawa surat tes. Kalau pemerintah mengawasi ribuan akan berat. Tenaga kesehatan kita bahkan sudah ada yang tumbang," terangnya. (ryn/eny)