RT Sulit Cari Rumah Isolasi, Pemkot Berencana Bahas Anggaran dengan DPRD

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Pembatasan berbasis mikro di lingkup RT yang sudah berjalan selama sepekan bukan tanpa kendala. Masih banyak wilayah permukiman yang belum memiliki sarana dan prasarana, seperti rumah isolasi mandiri.

Saat monitoring pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan kota, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebutkan kesulitan itu sebagai bagian dari kendala yang perlu diperhatikan. "Tidak gampang mencari rumah isolasi. Tadi kan belum ada rumah isolasi," ungkapnya, usai meninjau wilayah RT di Perumahan Rengganis, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kamis (18/2/2021). Selain itu, kendala yang dirasa paling berat yakni jika ada wilayah yang masuk dalam zona merah. Sebab para tokoh masyarakatnya harus bermusyawarah untuk menutup rumah ibadah sementara waktu. "Harus pendekatan yang kuat supaya jangan sampai terjadi gesekan atau salah paham," katanya. Namun sejauh ini, kata Rizal, pelaksanaan pembatasan berbasis mikro sudah berjalan baik. Koordinasi satgas kota sampai tingkat bawah sudah mulai terjalin dengan baik. "Mereka merespons kebijakan ini sangat baik. Di zona oranye, zona kuning sudah dilakukan persiapan. Berartikan mereka sudah menyadari bahwa ini penting. Karena kita sangat ingin menurunkan angka terkonfirmasi positif," urainya. Di sisi lain, pihaknya belum bisa melakukan evaluasi dan mengukur efektivitas dari penerapan PPKM berbasis mikro dan kota. "Tentu belum bisa kita ukur, tapi semangat yang dibangun oleh RT memberi harapan kuat untuk kita bisa menurunkan angka yang terkonfirmasi positif," katanya. Ia juga menyebut akan segera berkomunikasi dengan pihak legislatif terkait dukungan penganggaran sarpras satgas di tingkat mikro. Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid merespons usulan untuk membicarakan penganggaran tersebut. "Saya pribadi support kalau memang ada refocusing membicarakan tentang setiap gugus tugas di tingkat RT untuk didukung dana. Saya pikir teman-teman di dewan akan duduk bersama membicarakan hal itu," ujarnya, saat ditemui, kemarin. Menurutnya, pembentukan satgas di tingkat mikro merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo yang harus didukung semua pihak. "Mau tidak mau, itu kan perintah presiden. Ya support-nya kalau selama ini BOT RT untuk operasional RT. Nah, apakah (anggaran satgas RT) akan diambil dari dana kelurahan, atau kita alokasikan lagi lewat DTT (dana tak terduga), atau termasuk dalam program refocusing," bebernya. Sampai saat ini, ia belum mendapat informasi adanya pembahasan refocusing anggaran. "Saya lihat saat ini spiritnya masih swadaya.  Saya bisa memahami, kami juga di dewan mendapat masukan," katanya. Menurutnya, dengan mengaktifkan satgas di tingkat mikro maka akan menambah tugas para ketua RT. Tugas itu tentunya mesti didukung dana operasional. Pembentukan satgas di tingkat RT juga dinilai berbeda dengan program kampung tangguh atau kampung COVID-19. Yang sebelumnya sudah lebih dulu terbentuk dari pada satgas. Perbedaan itu terletak pada pertanggungjawaban strukturalnya. "Karena dia (satgas RT) dibentuk. Jadi ada hierarki evaluasinya, kemudian (ada) konsekuensi anggaran. Kalau kampung tangguh atau kampung covid itu lebih kepada program charity masyarakat," imbuhnya. (ryn/eny)