Soal Kaltim Steril, OI Kaltim: Terlalu Asyik dengan Larangan dan Pembatasan

Kukar, nomorsatukaltim.com - Pengamat pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus Ketua BPW Orang Indonesia (OI) Kaltim, Dedi Nala Arung mengingatkan. Kebijakan Kaltim Steril tetap jangan mengorbankan ekonomi rakyat kecil.

Ia juga sempat menyayangkan pernyataan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.  Dimana ia mendukung penuh kebijakan Kaltim Steril yang dilaksanakan tiap akhir pekan. Kebijakan itu dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. "Selaku Ketua Umum BPW Oi Kaltim dan Pengamat Pariwisata Ekonomi Kreatif Kaltim, saya mengingatkan Ketua DPRD Kukar, untuk tidak asal membuat pernyataan mendukung terhadap kebijakan Kaltim Steril," kata Nala belum lama ini. Nala melanjutkan kebijakan yang diambil pemprov kurang solutif. Di tengah kondisi warga yang terbatas. Akibat pandemi itu sendiri, yang  meningkatkan kehawatiran akan penularannya. "Kebijakan tersebut sangat minim kajian dan minim sosialisasi. Sebagai representasi rakyat, Pak Rasid bersama lembaganya seharusnya justru bergerak gesit untuk mengantisipasi dampak kebijakan mendadak tersebut terhadap pelaku usaha skala kecil di Kukar dengan cara menyiapkan sejumlah kajian-kajian strategis dan solutif," timpalnya Ia menilai, DPRD harusnya lebih cermat melihat persoalan. Apakah kebijakan itu benar-benar jitu terhadap penyelesaian persoalan. Sementara pandemi COVID-19 merupakan wabah yang memliki ruang lingkup lebih luas. "DPRD memiliki fungsi sebagai penyeimbang kebijakan, bukan juru bicara gubernur. Daripada bicara mendukung, lebih bijak kalau DPRD membuat tim evaluasi terhadap kebijakan tersebut, apakah efektif atau tidak. Setelah 2 hari masa pembatasan kemarin, apa hasilnya?" tanyanya. "Harusnya ada sejumlah data yang dikeluarkan pemerintah seberapa efektif kebijakan Kaltim Steril itu. Kalau secara data terbukti efektif barulah Pak Rasid boleh bicara mendukung pelaksanaan kaltim steril setiap pekan. Jadi tidak kosong tanpa data statemennya. DPRD itu garuda, bukan bebek," timpalnya. Nala melanjutkan, setiap masyarakat perlu diberikan ruang yang sama, untuk terlibat berbicara. Mencari jalan keluar yang saling menguntungkan. Tidak serta merta melarang beraktifitas dengan duduk dirumah, pada tiap akhir pekan itu. "DPRD juga perlu mengundang pihak-pihak OPD terkait dan pelaku usaha untuk bicara bersama guna mencari solusi dari permasalahan ekonomi, terutama di sektor UMKM dan Pariwisata yang terjadi selama masa pandemi tahun ini. Mumpung ini masih di awal tahun," harapnya. Ia juga menambahkan. Bahwa Kelompok UMKM dan komunitas kreatif sedang semangat geliat membangun usaha. Sayangnya pandemi menjadi hambatan. "Itulah yang harusnya jadi agenda pemikiran DPRD, bukan malah bikin statemen ikut-ikutan," sindirnya lagi. Ia menilai. Ada ketidakjelasan soal aturan yang diberlakukan. Disatu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang seolah akan terjadi kiamat jika tak nurut. Sementara dalam ruang sama pelanggaran demi pelanggaran tetap terjadi, bahkan oleh pemangku kebijakan. "Saya menilai, ada ambiguitas dalam sikap pemerintah dan legislatif, ditambah lagi ketidaktegasan mereka terhadap aturan yang mereka bikin sendiri. Masyarakat dibatasi ruang geraknya, tapi pemerintah sendiri tidak membatasi dirinya," "DPRD tidak boleh ikut-ikutan menakut-nakuti masyarakat dengan berbagai kebijakan yang kesannya sekedar ingin menunjukkan kekuasaan pemerintah saja," nilainya. Untuk itu, ia meminta. Ketimbang ikut-ikutan menyampaikan program Kaltim Steril, lebih bijak jika legislatif dan pemerintahpunya upaya konkret. Memulihkan ekonomi masyarakat. Di tengah ancaman pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan titik ujungnya. "Sejauh ini, saya belum melihat ada satu kebijakan serius dan strategis yang lahir dari DPRD maupun Pemkab Kukar terkait penanganan ekonomi selama COVID-19 bagi pelaku ekonomi level bawah. Kita masih terlalu asyik dengan aturan larangan dan pembatasan," pungkasnya. (frd/boy)