DPRD Kaltim: Pergantian Direksi Perusda Harus Terbuka

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dianggap tertutup dalam penggantian direksi dan komisaris Perusahaan Daerah (Perusda). Penilaian itu disampaikan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, kemarin.

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Bagus Susetyo mengaku telah mengundang Asisten II dengan Biro Ekonomi Pemprov. Agendanya, menindaklanjuti perkembangan rekrutmen direksi dan komisaris Perusda di awal tahun. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim yang diwakili Asisten II dan Biro Ekonomi itu menyatakan, akan secara terbuka dalam proses perekrutan direksi dan komisaris di seluruh Perusda. Namun, hingga hari ini, pernyataan itu tak benar-benar dijalankan. Bahkan terkesan senyap. Kata Bagus, Komisi II DPRD Kaltim hingga saat ini, sama sekali tidak mendapatkan kabar mengenai progres dari perekrutan tersebut. "Kita minta dilibatkan juga, untuk penilaian, entah itu di fit and proper test. Ngomongnya sih oke, tapi sampai saat ini kita ga tahu sampai mana rekrutmennya," ujar Bagus. Ia juga mengkritik laman resmi Pemprov Kaltim tidak mengumumkan progres perekrutan dan pergantian direksi maupun komisaris. Maka dari itu, pihaknya meminta untuk ada keterbukaan mengenai proses rekrutmen pimpinan di seluruh perusda milik Pemprov Kaltim. Pada Oktober dan November 2020 lalu, Pemprov Kaltim ditarget dapat menyelesaikan proses perekrutan Perusda. Tetapi hingga 2021 ini, progres tersebut ternyata belum juga selesai. Ditambahkan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan, semestinya Pemprov Kaltim dapat melibatkan DPRD dalam proses perekrutan direksi dan komisaris Perusda. Misalnya, dalam hal teknis, seperti fit and proper test. "Jangan justru, nanti tiba-tiba terbentuk, kemudian tiba-tiba minta duit dan datang ke DPRD," kata Tio sapaannya. Tio berharap, proses perekrutan ini dapat berlangsung transparan. Selain itu, juga orang-orang yang diseleksi dan dipilih kelak, tidak ada lagi yang merangkap jabatan, tanpa kapasitas dan kapabilitas. "Kita minta direksi yang baru nanti bisa menyampaikan business plan, dan ada pakta integritas yang di tandatangan bersama," pungkasnya. (aaa/yos)