UMKM Butuh Insentif, Kadin Balikpapan Minta PPKM Dievaluasi

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Balikpapan mengapresiasi kebijakan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu tentu saja untuk menekan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Balikpapan.

Meski demikian, Kadin meminta agar pelaksanaan PPKM yang telah berjalan lebih dari satu pekan ini dievaluasi. "Memang angka kasus COVID-19 naik. Hanya saja menurut kami dari pelaku usaha, bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pemberlakuan PPKM khususnya dampak yang dirasakan UMKM," kata Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat, Senin (25/1/2021). Yaser menilai pelaksanaan PPKM memberikan dampak pada pelaku UMKM khususnya yang berjualan pada malam hari. "Karena suka tidak suka menambah penderitaan lebih dalam kepada mereka. Jangan sampai menambah kemiskinan dan pengangguran," ucapnya. Menurutnya, pada kuartal empat sejak adanya pelonggaran aktivitas ekonomi perlahan bergerak naik. Di mana pelaku usaha mulai bergerak dan pelaku usaha industri lainnya juga mengalami perbaikan. "UMKM ini sebenarnya juga takut untuk berjualan tetapi karena apabila tidak berjualan maka tidak akan mendapatkan pendapatan. Mereka berjualan juga memperhatikan protokol kesehatan," bebernya. Kadin menyarankan apabila PPKM diberlakukan dan diperpanjang maka diperlukan insentif yang tepat sasaran. Dan jika anggaran tidak mencukupi maka diberikan solusi bagi UMKM agar kegiatan usahanya tidak terganggu. "Kalau memang PPKM diberlakukan, UMKM yang berjualan malam bisa take away. Yang terpenting tidak kerumunan. Dan diatur apabila terjadi antrean. UMKM juga sudah memahami protokol kesehatan karena saat ini sudah keterbukaan informasi," sebutnya. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar pelaksanaan PPKM dievaluasi. "PPKM tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," sebutnya. Yaser mengatakan, kesehatan memang harus menjadi prioritas karena kesehatan menjadi moda penggerak. Namun sektor ekonomi juga tidak bisa dikesampingkan. "Keduanya harus berjalan secara seimbang. Tetapi pada prinsipnya, sebenarnya masih ada kelonggaran, misalkan konstruksi yang padat karya, bisa beroperasi 100 persen, bahan pokok 100 persen dan makanan minuman juga 100 persen," tambah Yaser Arafat. Ia pun berharap, dengan kondisi yang semakin baik bisa menjadi landasan optimisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 2021. "Saya juga berharap pemberlakuan PPKM ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ekonomi yang mulai merangkak naik," tutupnya. (fey/eny)