Pemkot Didorong Aktif Ajukan Bantuan, Anggaran COVID-19 di Provinsi Masih Banyak

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mendorong legislatif dan eksekutif Balikpapan pro aktif mengajukan program-program terkait penanganan pandemi.

Pasalnya, anggaran Kaltim untuk penanganan COVID-19 pada 2020 dinilai belum terserap sempurna. Dari Rp 500 miliar yang digelontorkan, hanya terserap sekitar Rp 179 miliar untuk 10 kabupaten/kota yang kini terdampak pandemi. "Kebetulan saya anggota pansus anggaran covid. Ada sekitar Rp 300 sekian miliar yang belum digunakan dan enggak tahu sekarang sampai di mana (serapannya)," ungkapnya, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim, Kamis (21/1/2021) kemarin. Apalagi menurutnya, legislatif perwakilan Balikpapan punya posisi tawar dan pengaruh yang cukup besar. Sebab jumlahnya cukup banyak. Mencapai 10 orang. Terutama perwakilan di komisi III dinilainya sangat solid. Perwakilan Dapil Balikpapan juga dianggap mengisi posisi-posisi krusial dalam menentukan kebijakan. "Sayangnya komunikasi terputus. Mungkin pertemuan seperti ini langkah awal agar silaturahmi di antara kita terjadi," katanya. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, anggaran yang ada bisa lebih dimanfaatkan Balikpapan mengatasi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang kian hari kian meningkat. "Menurut saya kalau memang ada aspirasi terkhusus dengan penanganan covid, ini kan masih nih berjalan terus, semakin parah. Ya bukan di awal saja kita bicarakan penganggaran itu," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Balikpapan, tersebut. Gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menyebut hasil pertemuan itu menjadi langkah baik bagi pemkot. Untuk bisa membuat program-program penanganan pandemi bagi warga terdampak. Salah satunya dengan memikirkan kembali Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk warga terdampak tahun ini. "Saya berharap ada bantuan jaring pengaman sosial seperti yang dulu. Tapi ternyata tadi (dalam kunjungan DPRD Kaltim) masih ada anggarannya di BTT. Nah, saya berharap nanti pemerintah kota bersinergi dengan pemerintah provinsi. Untuk memohon lagi bantuan lewat BTT tadi," urainya. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi berpendapat bantuan dari Pemprov Kaltim pada 2020, khususnya untuk penanganan pandemi cukup besar. "Rasanya untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu Balikpapan dapat paling besar. Kan lebih dari 60 ribu warga (dapat bantuan) dari berbagai program, rasanya kita yang terbesar," katanya. "Sepanjang kita diberitahu ada program (bantuan dari Pemprov Kaltim), kita akan bereaksi. Karena bantuan itu sangat kita butuhkan," tambahnya. (ryn/eny)