DPRD PPU Sidak Pembangunan 2020, Ada yang Tak Rampung

PPU, nomorsatukaltim.com - Pagi-pagi di 2021. DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar inspeksi mendadak (sidak). Ke lokasi-lokasi kegiatan pembangunan yang dilakukan di tahun sebelumnya, 2020.

Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy menuturkan, semua dewan sudah sepakat untuk meninjau proyek-proyek itu. Yang mau ditahu ialah soal realisasi dari pembangunan yang sudah turut ia sepakati. "Kami sepakat ada beberapa kegiatan yang perlu kami lihat bersama ke lokasi. Kami sudah lakukan," katanya, Selasa (5/1/2021) Hampir semua anggota DPRD PPU terlibat dalam sidak kali ini. Jadi, ini sidak pertama gabungan semua komisi dan unsur pimpinan yang dilakukan. Di setiap lokasi itu, para anggota menyebar ke beberapa titik. Menelisik beberapa hasil pembangunan. Tak kurang dari 6 lokasi yang dikunjungi rombongan. Terbanyak, lokasi di Kecamatan Penajam. Seusai itu, mereka lalu menemui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) PPU guna mengklarifikasi temuan. Yang pertama didatangi itu landscape depan Kantor Bupati PPU. Taman ini sedari awal sudah ditargetkan rampung hingga akhir tahun. Tapi faktanya di lapangan, belum selesai. Masih ada pengerjaan di sana-sini. Jhon mengatakan berdasarkan hasil analisa dan laporan dari Dinas PUPR, progresnya hampir rampung. Sudah 70 persen, sisa 30 persen. "Semoga bisa diselesaikan," ujarnya. Yang kedua Masjid Agung Al-Ikhlas Islamic Center. Juga hampir rampung. Yang terlihat tinggal finishing saja. "Untuk masjid, ada beberapa rekomendasi dari kita untuk segera diselesaikan. Agar bisa cepat digunakan. Mulus seperti yang diharapkan. Hampir seratus persen," lanjutnya. Selanjutnya lokasi yang didatangi ialah tempat pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati. Nah, pembangunannya masih jauh dari rampung. Kontraktor baru menyelesaikan struktur bawah bangunan. Mulai pengurukan, pemancangan, dan lainnya. Sesuai laporan, progresnya baru hampir menyentuh 70 persen. Padahal awalnya ditarget rampung Desember juga. Namun hal itu dimaklumi para wakil rakyat. Katanya ada alasan yang memang tak bisa dihindari oleh manusia. "Sisa 30 persen. Katanya bulan 4 bisa diselesaikan. Kegiatannya diperpanjang. Karena kondisi cuaca, makanya kita maklumi," kata Jhon. Tiga lokasi sisanya, yaitu pembangunan jalan. Salah satunya yaitu akses menuju ke Pelabuhan Benuo Taka. Dermaga bongkar muat barang. Untuk pembangunan itu sudah selesai sepenuhnya. "Jelas kita apresiasi para kontraktor," sebutnya. Lebih lanjut, Jhon menuturkan dari beberapa proyek yang belum rampung itu jelas belum akan dibayarkan. Angka keseluruhannya berkisar di Rp 23 miliar. Terdiri dari 5 paket pengerjaan. "Karena itu sudah masuk (dalam tubuh) APBD, itu jadi Silpa (selisih). Jadi secara otomatis dibayarkan di 2021," sebutnya. Adapun untuk pekerjaan yang tak rampung itu, sesuai ketentuan kontraktor dikenai denda. Sesuai progres terakhir di 2020. Dewan turut menegaskan soal sanksi itu. Kecuali untuk rumah jabatan. Ada adendum yang diberikan. Masa pertambahan waktu. Karena alasannya dianggap jelas. "Untuk taman ada denda, karena belum selesai. Kalau soal Rujab, kita harus menerima kondisi seperti itu," pungkasnya. (rsy/zul)