2021 Masih Berjuang Melawan COVID-19

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – 2021 Pemkot Balikpapan masih berjibaku dengan COVID-19. Ucap Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

Sebab sejak pergantian tahun, grafik kasus terkonfirmasi positif belum melandai. Meningkat malah. Hasil evaluasi pemkot menunjukkan jumlah kasus tertinggi terjadi saat Desember. Angkanya 1.442 kasus selama sebulan. "Tetap COVID yang mesti diseriusin. Karena kan belum selesai nih," ucapnya, Sabtu (2/1/2021) lalu. Sementara untuk anggaran, wali kota dua periode itu menyebut sedang berkoordinasi dengan Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadly. Agar dibahas kembali bersama Dinas Kesehatan (Diskes). Untuk disampaikan ke DPRD Balikpapan. Siapa tahu katanya nanti akan ada perbaikan. Baca juga: Menanti Kabar Ibu Kota Negara Penganggaran penanganan COVID-19  masih ada kemungkinan berubah. Diantaranya sumber anggaran. Seperti apakah tetap diserahkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Atau di-refocusing seperti di tahun lalu. Sejauh ini APBD murni 2021 untuk penanganan pandemi yang diterima Diskes sebesar Rp 25 miliar. "Ya nanti. Makanya masih diolah lagi," imbuh Rizal.  Tantangan selanjutnya persoalan pembangunan yang dihadapkan keterbatasan anggaran APBD. "Padahal kita membutuhkan sekolah penanganan banjir, pembebasan lahan, nah itu yang masih menjadi tantangan kita," urainya. Program dan kegiatan di tahun 2020 memang masih banyak yang belum dilaksanakan akibat refocusing anggaran. Misalnya pengendalian banjir. Pemkot belum merealisasikan pembangunan drainase tersier Handel II dengan proyeksi anggaran Rp 9,18 miliar. Pembangunan tersier di Kampung Timur yang membutuhkan anggaran Rp 5 miliar. Pembangunan gorong-gorong di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggan Baru, butuh Rp 3 miliar. Perbaikan saluran premier Klandasan kecil, yang butuh anggaran Rp 2 miliar. Lanjutan pengerjaan peningkatan drainase tersier Pandan kiri dengan proyeksi Rp 1 miliar. Peningkatan drainase Letjen Soeprapto Rp 1 miliar dan peningkatan drainase di Pandan Arum, Karang Jati, dengan biaya yang dibutuhkan Rp 1 miliar. Kemudian ada program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang belum terealisasi. Serta sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintahan, tepatnya gedung Kantor Lurah Mekar Sari. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Balikpapan (Uniba) Didik Hadiyatno turut mengkritisi.  Ia menyebut penanganan pandemi harus tetap dilakukan. Bahkan mutlak. Wajib. Namun di lain hal pemkot juga harus bijak menggunakan anggaran. Sebab kemampuan APBD juga terbatas. Ia mencontohkan sektor pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif perlu dikembangkan. "Jangan semuanya untuk COVID-19. Harus support juga sektor penggerak ekonomi," katanya. Selain itu publik perlu diedukasi.  Pemerintah pun harus tegas terkait langkah penanganan COVID-19. Ia pemimpin baru nanti punya kebijakan baru. Yang condong menggerakkan ekonomi rakyat dalam kondisi selama dan pasca pandemi. "Kita berharap banyak dengan pemimpin yang baru. Terutama tentang pemulihan ekonomi," tutup Didik. (ryn/boy)