Menanti Kabar Ibu Kota Negara

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan belum mengetahui rencana pemerintah pusat melanjutkan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Kepala Badan perencanaan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhammad Aswin mengaku masih menunggu “apa saja” yang akan dikerjakan pemerintah pusat.

“Sementara ini masih sekitar perencanaan,” kata Aswin, Minggu (3/1/2021). Menurut Aswin, selama pandemi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)  sebatas menyusun penempatan lokasi ibu kota dan mendalaminya. Lalu Kementrian Agraria turun ke lapangan untuk memastikan lokasi yang ditetapkan. “Dan yang paling banyak datang (ke Bappeda) dari Universitas Pertahanan, ada juga dari angkatan laut,” katanya. Meski belum ada perkembangan yang signifikan, Bappeda terus berupaya mendatangkan para calon investor untuk berinvestasi di Kaltim. Soal minimnya inisiatif daerah dalam pembangunan kawasan, Aswin menyatakan seluruh proses kegiatan terkait ibu kota telah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita di sini tidak ada, justru memanfaatkan penetapan IKN itu untuk kepentingan ekonomi dengan mendatangkan investor,” ujarnya. Sejauh ini, Aswin bilang, Bappeda akan memberikan bantuan dalam peninjauan lokasi. “Kami siap mengirimkan anggota untuk ke sana, karena memang domain-nya dari pemerintah pusat,” imbuhnya. Sementara anggota DPRD Kaltim, Elly Hartati berharap penundaan kegiatan pembangunan IKN dapat dimanfaatkan daerah untuk berbenah dan mempersiapkan diri. “Tentu (kita harus) terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Harus berpartisipasi. Pengusaha-pengusaha lokal, jangan sampai menjadi warga Betawi yang tersingkirkan,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Lebih lanjut, Elly lebih menekankan untuk pembangunan akses jalan penghubung dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat segera direalisasikan, seperti adanya jembatan, jalan poros, hingga kebutuhan dasar. “Yang aku mau itu jembatan Sebulu. Jembatan itu harus terealisasi, kalau Loa Kulu sudah. Sebulu itu untuk akses ke Kutim (Kutai Timur). Minimal aksesnya dari Kukar ke IKN ada,” katanya. Perbaikan infrastruktur diharapkan bisa membuka akses warga desa yang terisolir.  Senada dengan Elly, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menuturkan, dengan adanya isu IKN, Kaltim harus mampu menyokong ibu kota melalui pertanian, infrastruktur hingga pariwisata. “Bagaimana mungkin bisa menjadi penyangga jika kebutuhan dirinya saja belum bisa dipenuhi. Penyangga itu artinya men-support dari misalnya sembako dan lainnya,” kata Sutomo. Menurutnya, Kaltim harus mulai berperan seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, atau Sulawesi Tengah. “Posisi kita belum jelas. Karena kita cuma bisa menawarkan wilayah saja.” Ia terus mendorong pemerintah daerah mempersiapkan diri sebagai calon pusat pemerintahan nasional.  Sutomo Jabir berharap Kaltim sudah menyiapkan daerah sumber pertanian, “yang padi di kota mana, buah-buahan di kota mana, hortikultura di mana. Sehingga, enak jika proses pembangunan IKN itu digarap, dan ketika pindah kita sendiri sudah siap,” ungkapnya.

BUKAN PRIORITAS

Pada rapat kerja dengan DPR RI, September lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan tahun 2021 pemerintah melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar IKN baru. "Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," ujar Suharso. Anggaran pembangunan infrastruktur dasar masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 831,4 miliar. Sedangkan pada tahun depan total anggaran yang diajukan oleh Bappenas sebesar Rp 1,7 triliun. Besaran anggaran yang diajukan untuk 2021 masih lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun ini yang sebesar Rp 1,8 triliun. Anggaran 2021 ini terdiri dari rupiah murni Rp 1,62 triliun, pinjaman Rp 84,47 miliar dan hibah Rp 65,41 miliar. Kegiatan prioritas Bappenas yang akan dilakukan di tahun 2021: antara lain kesekretariatan koordinasi satu data Indonesia,  kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs, evaluasi RPJPN 2005-2025 dan penyiapan background study RPJPN 2025-2045, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan IKN berada pada urutan ke 8 dari 12 program kerja. Program IKN hanya berupa dukungan komunikasi dan kehumasan pada tim koordinasi strategi persiapan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. (tor/yos)