DPRD Kaltim: Capaian Pendapatan dari Perusda Mengecewakan

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Realisasi target pendapatan dari perusahaan daerah (perusda) mengecewakan. Walaupun capaiannya di atas 50 persen. Adalah Wakil Ketua DPRD Kaltim M. Samsun yang berkomentar tentang ini.

"Mengecewakan. Sangat mengecewakan. Tidak mencapai target, itu sangat mengecewakan," katanya kepada media ini, Kamis (31/12/2020). Yang jadi sorotan Samsun, target pendapatan perusda di APBD Perubahan Kaltim tahun 2020, telah diturunkan jumlahnya, dari target pada APBD murni tahun 2020. Diketahui, dalam APBD Kaltim 2021, proyeksi atau target pendapatan dari perusda Rp 530,07 miliar. Di APBD perubahan, target tersebut turun jadi Rp 133,81 miliar. Alasan penurunan tersebut, setiap perusda berbeda-beda. Perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS) Kaltim, mengalami penurunan kinerja. Dipengaruhi oleh usaha utamanya, bidang perhotelan, yang mengalami penurunan kunjungan tamu hotel. Begitu pula untuk pendapatan jasa pelabuhan. Mengalami penurunan. Karena lalu lintas arus barang pada pelabuhan berakibat menurunnya pendapatan dari sisi jasa lalu lintas arus barang. Perusda PT Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera (SKS), mengalami penurunan jumlah produksi. Dan hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan dalam bentuk deviden PT SKS. Penurunan pendapatan pada PT. BPD Kaltim Kaltara, disebabkan karena penurunan nilai tabungan nasabah dan penyaluran kredit terhambat atau tak maksimal. Sementara proyeksi pendapatan PT. Migas Mandiri Pratama (MMP), turun dikarenakan tergantung kepada pendapatan PT. Pertamina, khususnya pengelolaan Blok Mahakam. Kemudian pendapatan PT. Jamkrida, turun disebabkan penyaluran kredit perbankan terhambat alias tak maksimal. "Target (pendapatan) sudah diturunkan di APBD perubahan. Dari target APBD murni. Tapi masih juga tidak tercapai. Patut dipertanyakan. Perusda-perusda ini ngapain saja. Dikasih modal banyak tapi tidak tercapai (target pendapatannya)," ujarnya. Pemprov, lanjut bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim itu, harus melakukan evaluasi. Terutama di antaranya, berkaitan dengan jajaran direksi setiap perusda. Ia mengusulkan, agar pemprov melakukan perombakan direksi setiap perusda. "Rombak habis. Adakan restrukturisasi. Kemudian lakukan seleksi yang benar. Jangan hanya sekadar kedekatan dengan penguasa. Libatkan Komisi II DPRD Kaltim. Selama ini DPRD enggak pernah dilibatkan (dalam hal seleksi direksi). Harusnya dilibatkan," jelasnya. Sebagai informasi, realisasi pendapatan perusda hingga Desember ini, Rp 110,98 miliar. Atau 82,92 persen. Dari target Rp 133,8 miliar. Ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati. "Hasil pengelolaan kekayaan yang pisahkan, realisasi Rp 110,9 miliar," ungkapnya. (sah/zul)