Pemkab Perlu Kerja Ekstra

KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau, Fitrial Noor mengharapkan adanya penanganan serba ekstra terkait kasus COVID-19 di Bumi Batiwakkal.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sudah menangani pandemik dengan sangat baik, lantaran angka kesembuhan yang cepat, namun saat ini, jika tidak cepat diambil langkah awal, maka bisa jadi gelombang kedua akan semakin parah. Hal itu dia nyatakan melihat pembukaan kembali Rumah Sakit Darurat. Kekhawatiran adanya peningkatan yang berlebihan dapat berdampak pada roda perekonomian di Kabupaten Berau, meskipun selama ini belum kembali normal. Namun, jika semakin parah, bisa jadi terjadi pembatasan aktivitas fase kedua, di mana hal tersebut dapat merugikan beberapa pelaku usaha kecil. “Penambahan kasus tentu saja bisa terjadi sebab keterlenaan dengan new normal. Walaupun sebagian besar tentu sudah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya kepada Disway Berau, Senin (21/12). Kendati begitu, dirinya juga tidak menyangkal jika kedepannya akan dilakukan pembatasan aktivitas, pemerintah harus siap dengan segala konsekuensi seperti menyediakan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap empat. Meskipun anggaran itu tidak terlalu besar, tetapi pemkab harus bisa menyediakan anggaran tersebut. Itulah mengapa, jika bisa dilakukan realokasi anggaran sejak dini, seperti di tahun 2020, di mana kasus COVID-19 masih tinggi. Sebab, menurutnya penyusunan anggaran terbaru 2021, tidak terlalu menyediakan anggaran untuk COVID-19 yang matang. Lantaran status sebelumnya sempat mendekati zona hijau. “Kemarin angka yang dikeluarkan pemkab sekitar Rp 1,8 triliun APBD secara keseluruhan, sebelum disetujui provinsi mungkin bisa direalokasi dengan menyertakan kepentingan penanganan COVID-19 di dalam anggaran itu,” sarannya. “Begitu juga dengan pembangunan yang sekiranya tidak terlalu penting yang memerlukan anggaran besar, sebaiknya ditunda dulu untuk pengalihan anggaran,” sambungnya. Menurutnya, Pemkab Berau masih bisa memberikan anggaran untuk penanganan COVID-19 termasuk BLT, meski terdengar bahwa keuangan daerah belum mencukupi untuk itu. Jika memang kebijakan itu tetap dilaksanakan, ia menginginkan pemerintah betul-betul menindak masyarakat yang tidak taat protok kesehatan (prokes). Dengan adanya penindakan rutin, adalah langkah tepat. Kendati menjelang natal dan tahun baru sangat rawan berpotensi penularan secara besar-besaran. Sebab itu pula, dia berharap masyarakat dapat bisa mematuhi dan tidak mengabaikannya. “Jika tidak ingin merembet pada hal lain, termasuk kembali anjloknya ekonomi Berau, harus segera ditangani. Penjagaan ketat dari keluar masuk daerah, baik darat dan udara. Saya dengar di daerah wisata bahkan penginapan sudah pada penuh, ini kan harus mendapatkan perhatian lebih,” tegasnya. Pipit menegaskan sekali lagi, penekanan angka kasus harus segera dilakukan secepat mungkin. Belum lagi, beberapa yang positif bahkan ada yang meninggal. Hal itu harus dipertimbangkan dengan tepat. Kemudian, dirinya juga menyinggung masalah vaksin yang sekiranya Berau akan mendapatkan sebanyak 130 ribu dan akan digunakan pada Nakes dan garda terdepan lainnya yang berurusan dengan masyarakat. Diharapkannya pemkab jangan terlena dengan ketidakpastian vaksin. “Kalau awal tahun rencananya memang ada vaksin, baiknya jangan berharap itu dulu. Kan masih simpang siur juga, bagusnya menangani yang ada di depan mata terlebih dahulu,” tandasnya. *RAP/APP