Butuh Banyak Perawat

TANJUNG REDEB, DISWAY – Persiapan Rumah Sakit Darurat untuk menampung pasien terkonfirmasi COVID-19 terus dilakukan. Sudah 65 persen, Jumat (18/12). Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, pun telah menurunkan beberapa petugas kebersihan untuk sterilisasi di setiap ruangan.

Direktur RSUD dr Abdul Rivai, Nurmin Baso mengatakan, persiapan terus dikejar. Karena, Minggu (20/12) RS Darurat harus bisa dipergunakan sesuai dengan perintah Bupati Berau Agus Tantomo. “Perintah diterima, dan sekarang pun sudah ditindaklanjuti,” ujarnya kepada Disway Berau, Jumat (18/12). Adapun persiapan yang dilakukan pihaknya, mulai dari menyiapkan ruang perawatan pasien, nurse station hingga rekrutmen perawat atau tenaga kesehatan tambahan. Nurmin menyebut, membutuhkan cukup banyak tenaga kesehatan. Dan pendaftarannya pun telah dibuka sejak Kamis (17/12) lalu. Secara teknis, Nurmin menyebut hanya membutuhkan perawat sebanyak 15 orang. Namun, untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihaknya tetap menganggarkan penggajian dan insentif untuk 24 tenaga kesehatan. “Kami khawatir, jika nanti ada lonjakan pasien lagi, terus nakesnya kurang, dan tidak ada anggaran untuk nambah nakes lagi. Jadi kami putuskan untuk melebihkan anggaran itu. Kalaupun tidak terpakai, anggaran itu bisa dikembalikan,” ungkapnya. Di RS Darurat, nantinya tidak akan sama konsepnya dengan yang dulu. Kali ini, hanya memprioritaskan kamar perawatan saja. Dan tidak menggunakan aula hotel tersebut. Dikatakannya, ada 60 kamar yang siap untuk digunakan. Dan semuanya pun telah dibersihkan oleh petugas. “Kalau untuk kamar rawat semuanya sudah siap,” tuturnya. Dijelaskannya, dalam satu kamar, nantinya akan diisi dua pasien. Namun, itu tergantung kebutuhan atau kondisi di lapangan. “Jika satu keluarga mungkin bisa lebih dari dua orang. Dan kalau yang perusahaan mungkin tidak akan ditampung di RS Darurat. Tapi di Poltek Sinarmas,” bebernya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi mengungkapkan, bahwa anggaran untuk penanganan COVID-19 itu tak terbatas. Namun, anggaran yang tersisa saat ini masih mencukupi. “Waktu itu kan ada anggaran sebesar Rp 135 miliar. Dan itu belum habis. Kalau habis, bisa dicarikan anggaran dari yang lain,” tandasnya. Sebelumnya, keputusan membuka kembali RS Darurat setelah Plt Bupati Berau Agus Tantomo membahasnya dalam rapat evaluasi penanganan COVID-19 bersama Satgas COVID-19 Berau, di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau, Kamis (17/12). Dikatakannya, Kamis (17/12), tercatat ada 138 pasien positif COVID-19 menjalani perawatan. Dengan jumlah tersebut, fasilitas yang digunakan untuk isolasi pasien sudah penuh. Sehingga harus ada tempat alternatif lain untuk menampung pasien positif COVID-19, khususnya yang bergejala. Yang pasti, sekarang sudah tidak bisa tertampung, baik itu di rumah sakit, hotel maupun di politeknik. Sehingga harus dibuka lagi rumah sakit darurat. “Dan yang memenuhi syarat untuk rumah sakit darurat itu hanya Hotel Cantika Swara. Jadi sudah diputuskan hotel itu dibuka lagi untuk rumah sakit darurat," terangnya. Dirinya juga telah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk sesegera mungkin mempersiapkan kembali hotel tersebut untuk dijadikan RSD, agar dapat digunakan. "Saya berikan waktu tiga hari untuk dipersiapkan. Insya Allah hari Minggu sudah bisa digunakan," terangnya. Sementara, terkait tenaga kesehatan, diakuinya masih mencukupi dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19. Meskipun cukup banyak tenaga medis yang tumbang akibat kelelahan dalam bertugas. "Jumlah tenaga kesehatan yang ada masih lebih dari cukup untuk penanganan pasien COVID-19," jelasnya. Tidak hanya itu, guna mencegah penularan pasien COVID-19 lebih luas lagi, dirinya ingin penindakan tegas kepada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Bahkan Agus juga telah memerintahkan Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian untuk sesegera mungkin melakukan razia. "Saya sudah sampaikan, tidak ada lagi pembinaan-pembinaan. Jika sebelumnya ada warga yang tidak pakai masker hanya disuruh hafal pancasila, sekarang itu sudah tidak ada. Jadi langsung diberikan sanksi sesuai Perbup Nomor 52 Tahun 2020, yakni berupa denda materi dan sanksi sosial," ujarnya. Saat ini kata dia, ketegasan sudah sangat diperlukan kepada masyarakat yang bandel dalam menjalankan prokes. Bahkan dirinya juga menyebutkan, tidak ada perayaan natal dan tahun baru di tengah pandemik. "Memang harus lebih keras, karena situasi sekarang ini butuh penanganan lebih disiplin dan keras demi kebaikan bersama," terangnya. Diterangkan Agus, data yang menjadi penyumbang kasus COVID-19 di Kabupaten Berau, adalah pelaku perjalanan. Oleh karenanya, harus ada penegakan khusus kepada pelaku perjalanan dan diputuskan, bahwa pelaku perjalanan yang datang harus sudah dites minimal anti gen. "Pelaku perjalanan wajib anti gen, karena akurasinya lebih tinggi daripada rapid test, namun di bawah swab," terangnya. Selain itu, pihaknya juga akan bersurat ke seluruh perusahaan, dan seluruh OPD di Kabupaten Berau tidak ada cuti ke luar daerah sampai program vaksinasi selesai. Kebijakan itu diambil karena melihat data penularan COVID-19 di Bumi Batiwakkal didominasi oleh pelaku perjalanan, khususnya karyawan perusahaan. "Supaya penularan COVID-19 bisa dikendalikan, saya membuat kebijakan yang agak keras," tegasnya.*/fst/app