Kukar, nomorsatukaltim.com - Edi Damansyah tinggal menunggu waktu saja untuk kembali duduk di kursi bupati Kukar. Ia akan ditemani Rendi Solihin sebagai wakilnya. Edi yang merupakan birokrat tulen, akan berbagi tugas dengan Rendi yang politisi itu.
Menjadi bupati kedua kali secara beruntun tentu tidak menjamin masa kepemimpinan periode mendatang akan lempeng-lempeng saja. Edi, dan tentu Rendi juga. Bakal dihadapkan oleh banyak tantangan. Yang sebenarnya masih berkutat di perkara itu-itu saja.
Menurut pengamat kebijakan publik Kukar, Zulkifli. Peningkatan infrastruktur jelang dipindahkannya ibu kota Indonesia tentu harus disiapkan secara maksimal. Kukar akan berbagi peran dengan Penajam Paser Utara. Sebagai kabupaten yang wilayahnya akan dijadikan lokasi IKN.
Selanjutnya adalah bagaimana Kukar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkab rasanya harus lebih serius di sektor ini. Karena ketergantungan dengan dana bagi hasil (DBH) dari sektor tambang dan migas. Tak selamanya bisa dinikmati Kukar. Akan ada masanya.
"Itu yang berat yang harus dilakukan Edi-Rendi ke depannya di pemerintah mereka," ucap Zulkifli, Selasa 15 Desember 2020.
PR lain yang harus diselesaikan Edi Damansyah dan wakilnya adalah memperbaiki sistem birokrasi di lingkungan Pemkab Kukar. Misalnya pada kasus penempatan ASN. Yang menumpuk di pusat pemerintahan. Sementara di Tenggarong surplus ASN, di beberapa pelosok malah kekurangan. Pemerataan ini harus dipelototi lagi oleh Edi.
Zulkifli yang juga Dekat Fisip Unikarta itu bilang. ASN ini adalah aset daerah juga. Tinggal kemampuan Edi saja sebagai pemimpin untuk mendistribusikannya ke 18 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan di Kukar. Agar keberadaan ASN bisa optimal menopang seluruh kebijakan pemkab.
Tidak hanya itu, pemulihan ekonomi karena pandemi COVID-19 juga wajib diperhatikan pasangan ini. Bagaimana upaya mereka berdua kembali menggenjot para pelaku UMKM untuk kembali menggeliat. Karena tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Pemkab Kukar tentu harus hadir di tengah para pelaku UMKM. Karena keberadaan mereka juga penting untuk menopang perekonomian daerah.
Dan tentu masih ada problematika lain yang harus dituntaskan di 5 tahun pemerintahan Edi-Rendi. Tapi Zulkifli bilang, jika melihat skala prioritasnya. Pembangunan infrastruktur untuk IKN harus segera dilakukan. Diikuti oleh peningkatan SDM di Kukar. Baik untuk aparat atau pun untuk warga sipil.
"Sehingga perlu percepatan dan akselerasi dalam pola pendidikan, itu perlu dipikirkan Pak Edi," lanjut Zul.
"Jangan sampai jadi penonton, perlu akselerasi dan peningkatan. Terlebih dengan kondisi geografis yang unik seperti di Kukar," timpalnya.
*
HARAPAN MASYARAKAT
Yang diharapkan masyarakat pun tak jauh-jauh dari yang disebutkan Zulkifli. Reza Fahlevi misalnya. Jurnalis lokal ini masih meyanyangkan terhadap fakta bahwa Kabupaten Kukar masih terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. Tambang batu bara, minya bumi dan gas.
Ketergantungannya terlampau besar menurutnya. Karena di struktur APBD tahun 2021 saja. Sumbangsih DBH sektor itu mencapai 80-85 persen.
Padahal dengan geografis Kukar yang amat luas. Potensi di sektor lain sangat memungkinkan mencipratkan PAD. Pertanian, perikanan, pariwisata. Apa saja. Asal berkelanjutan dan cocok dikembangkan di daerah.