Dapat Kucuran APBN Rp 252,788 M

TANJUNG REDEB, DISWAY- Percepat pemulihan ekonomi dan perkuat reformasi, pemerintah pusat gelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 252,788 miliar ke Kabupaten Berau.

Plt Bupati Berau Agus Tantomo didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Kalimantan timur, Midden Sihombing dan Kepala KPPN Tanjung Redeb, Martina Sri Mulyani menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA) tahun anggaran 2021 untuk  26 satuan kerja di Kabupaten Berau. "Penyerahan DIPA ini dilakukan kepada 17 pimpinan satuan kerja yang terbagi dalam 26 DIPA," ungkap Agus Tantomo, Selasa (15/12). Dari total keseluruhan pagu belanja negara tahun 2021 sebesar Rp 2.750,0 triliun, APBN yang diserahkan untuk satuan kerja kementerian lembaga di wilayah Kabupaten Berau, sebesar Rp 252,788 miliar. Sedangkan, dari total alokasi Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 795,5 triliun, Kabupaten Berau mendapatkan Rp 1,5 triliun. Rincian alokasi TKDD yang sudah diserahkan oleh gubernur Kaltim pada acara penyerahan DIPA dan TKDD di Samarinda pada 4 Desember lalu. "DIPA dan TKDD yang diserahkan menjadi acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Proses penyusunan sampai penetapan APBN TA 2021 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu, meskipun dilaksanakan di tengah Pandemik COVID-19. Berbagai tahapan pembahasan, baik internal pemerintah maupun bersama DPR, sebagian besar dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, antara lain rapat secara virtual. "Ini menunjukkan pemerintah tetap dapat melaksanakan tugas kenegaraan dan memberikan pelayanan dengan baik melalui inovasi dan cara kerja baru. Termasuk penyerahan DIPA ini," jelasnya. Dikatakannya, APBN tahun 2021 menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yakni mendukung kelanjutan penanganan pandemik, pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan. Melalui APBN juga, pemerintah akan fokus mengerahkan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. "Pada tahun 2021 juga akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui perlindungan sosial, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta insentif perpajakan," jelasnya. Dalam kegiatan itu, dirinya juga menggambarkan kondisi anggaran Kabupaten Berau tahun 2021, yang sudah disahkan beberapa minggu lalu yakni hanya sekitar Rp 1,8 triliun jauh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. "Hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Yang mana APBD 2021 ini merupakan APBD terendah selama hampir 15 tahun terakhir," katanya. Kepala Kanwil DJPb Midden Sihombing mengatakan, beberapa langkah strategis yang dapat segera dijalankan oleh penerima DIPA, yakni satuan kerja melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Dan Pemkab Berau segera melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik, serta Dana Desa (DD). Selain itu, hal-hal yang bersifat administratif juga perlu segera diselesaikan seperti penetapan pejabat perbendaharaan jika terdapat perubahan. "Ini perlu dilakukan, agar APBN segera dapat menghasilkan out put dan juga memberikan impact bagi masyarakat Kabupaten Berau," pungkasnya. */ZZA/app