Harapan Pengusaha Kaltim setelah Pilkada Serentak 2020

Dunia usaha punya harapan besar pada pemimpin terpilih usai Pilkada 2020. Terlebih, ekonomi masih dibayangi pandemi.

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Sembilan kabupaten-kota di Kaltim sudah melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) serentak. Dunia usaha punya harapan besar pada pemimpin terpilih. Terlebih, ekonomi masih dibayangi pandemi. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalimantan Timur Bakri Hadi menyatakan, pengusaha memiliki harapan kepada para pemimpin baru usai Pilkada 2020. Harapan pertama pengusaha tak lain menjaga kondusivitas tiap daerah. Kenapa? Tentu sebagai pengusaha menjaga hubungan relasi tiap daerah penting dilakukan. Itulah alasan mengapa pengusaha menginginkan suasana kondusif bisa tetap terjaga. "Menahan diri itu penting. Kita masih di suasana pandemi, ada masalah lain, rusuh misalnya, bagaimana kita bisa berbisnis? UMKM (usaha mikro,  kecil dan menengah) juga susah," ungkapnya akhir pekan kemarin. Roda pemerintahan yang kembali berjalan diharapkan bisa memberikan keuntungan, khususnya kepada pengusaha. Pemikiran pemimpin baru kelak akan menentukan ada atau tidaknya investor baru di Bumi Etam. Program-program prioritas yang memang harus diselesaikan, kata Bakri lagi, hal tersebut harap segera dituntaskan. Yang bagus kembali dilanjutkan. Lalu visi dan misi tiap pemimpin baru, bisa menyesuaikan. "Peningkatan perlu. Pedoman (itu) mungkin ada di RPJMD dan jadi turunannya para pemimpin daerah," terangnya. Ia mengatakan, arahan khusus dari Hipmi Kaltim ke Hipmi daerah juga bisa menjadi angin penyejuk. Untuk para pemimpin yang baru tentunya. "Kita sebagai support system juga. Keinginan menjalin sinergitas lebih baik dengan pemerintah. Sebuah harapan yang tentunya sangat ingin kita capai," tandasnya. Salah satu pengusaha di sektor wisata Kota Samarinda, Dian Rosita, juga memberikan komentar. Dia menyampaikan, investasi, UMKM, dan lainnya itu perlu perhatian. "Apalagi mereka yang mengalami dampak yang besar saat pandemi," katanya. Dian menuturkan, stakeholder terkait perlu diikutkan. Tujuannya tak lain untuk mengimplementasikan strategi. Khususnya di sektor wisata. Sektor tempatnya berusaha. Masukan-masukan tertentu diakui Dian sudah disampaikan secara pribadi kepada salah satu calon di pilkada Samarinda. Ditanya mengenai apa diskusinya kala itu, Dian menceritakan, tak lain para pemimpin bisa menghilangkan masalah ego sektoral di Samarinda. "Bukan harus A, B, C, bukan. Tapi menjadikan para OPD (organisasi perangkat daerah) itu aware terhadap pariwisata. Membuat kota menjadi bersih. Menjadikan pariwisata sebagai leading sector. Itu bisa membuat kota kita jadi bersih, rapi, indah. Siapa yang tidak mau datang ke kota seperti itu? Saya yakin ada pasti," tegas Dian. Salah satu wirausaha bengkel di Jalan Jakarta, Samarinda juga turut berkomentar. Samiran (69) menjelaskan, menciptakan pasar untuk sektor tertentu itu perlu. Tujuannya, agar tidak tergantung melakukan impor ke luar pulau Kalimantan. Tepatnya ke Jawa. Diakui Pakde Ran, sapaannya, mengambil sparepart mobil harus ke Jakarta atau Surabaya. "Semua masih dari sana, rata-rata lah yah, kalau bisa, khususnya di Samarinda yang harus memenuhi kebutuhan pasarnya sendiri," ujar pria yang sudah memiliki usaha bengkel sejak 35 tahun lalu. Wakil Ketua Bidang Investasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Alexander Sumarno juga ikut bersuara. Kebijakan investasi di tiap daerah akan berubah ketika kepemimpinan berganti. Proyek-proyek tiap daerah terkendala. Padahal hal tersebut bisa saja memberikan pengaruh kepada daerahnya. Atau bahkan kepada provinsi. Pengalaman tersebut juga tidak terjadi di Bumi Etam. Tetapi di daerah lain di wilayah Ibu Pertiwi. Fokus dan konsentrasi, disampaikan Alexander Sumarno menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Hitungannya kalau memang tidak bisa terealisasikan di masa sebelumnya, bisa saja dilobi ulang untuk kembali dikerjakan. Ini perlu ada undang-undang tertentu pastinya," lugasnya. Tetapi dijelaskan Alex, permasalahan ini identiknya terjadi di daerah. Dirinya juga memberikan contoh seperti yang terjadi di Jakarta. Di mana beberapa kebijakan dibolak-balik. Yang dikerjakan dibatalkan. Yang sudah jadi tidak dipelihara. Keseluruhan diubah. "Dan perubahannya pun sangat terasa bagi masyarakat, untungnya Kaltim tidak begitu. Beberapa difungsikan, dan (kebijakan) tidak dibekukan," ucapnya. Budaya seperti itu diharapkan Alex tidak terjadi kembali. Apalagi di Kaltim. Untuk per kota, Alex mengaku tidak mengetahui secara detail. Tetapi ia berharap tidak terjadi. "Amanat masyarakat harus dijaga, walaupun tingkat partisipasi rendah sekali di beberapa daerah," pungkasnya mengakhiri. Adanya iklim investasi kondusif juga disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo, Minggu (13/12). "Kepala Daerah yang terpilih dapat melaksanakan amanah yang diterimanya dengan baik dan meningkatkan ekonomi Kaltim," ucapnya. Mengingat tantangan pada 2021, kata dia, adalah memulihkan ekonomi di daerah. Dan membuka kembali lapangan pekerjaan. Kata dia, pada tahun ini terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan karyawan yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Slamet menilai penyelenggaraan pilkada serentak di kabupaten-kota di Kaltim berjalan baik dan aman. Kata dia, yang terpenting usai pilkada kontestan yang menang dapat menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pun demikian yang kalah dapat menerimanya dengan legowo. "Karena pilkada sudah selesai yang kalah maupun yang menang legowo tidak ada ego sektor lagi. Artinya, kalau sudah menang ya legowo kalau kalah yang legowo bersatu kembali membangun Kalimantan Timur," kata Slamet. Selain itu, kepala daerah terpilih, baik petahana maupun tidak agar membawa kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagi pekerja maupun pengusaha. Kata Slamet, apabila ada anggaran melalui APBD maupun APBN dapat mengutamakan pengusaha di daerah. "Apabila ada anggaran APBD maupun APBN kalau bisa mengutamakan pengusaha setempat. Supaya pengusaha di Kalimantan Timur ini menjadi pemain, bukan jadi penonton. Diupayakan pada pengusaha daerah supaya juga bisa menyejahterakan dan pemerataan di daerah," harapnya yang sudah menjabat ketua Apindo Kaltim dua periode ini. Selanjutnya, pemimpin yang terpilih tidak menjadi penguasa dan memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan serta menggerakkan ekonomi daerah. "Kita harapkan janganlah setelah menjadi penguasa terus jadi pengusaha. Jangan jadi penguasa pengusaha, berilah kesempatan pengusaha murni supaya bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan lapangan pekerjaan," tukasnya. (nad/fey/eny)