Jakarta, nomorsatukaltim.com – Berbeda dengan Fadli Zon dan Refly Harun. Yang menyesalkan keterlibatan TNI. Dalam penurunan spanduk-spanduk dan baliho-baliho bergambar Habib Muhammad Rizieq Shihab. Akademisi Universitas Indonesia, Ade Armando, justru mendukung langkah aparat militer tersebut.
Ade mengatakan, TNI hanya ikut menurunkan spanduk dan baliho Habib Rizieq di Petamburan, Jakarta. Sementara di kota-kota lain seperti Bekasi, Semarang, Solo, Palembang, Mataram, dan kota-kota lainnya, spanduk pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu justru diturunkan oleh Satpol PP.
Ia mengutip pernyataan Pangdam Jaya Dudung Abdurachman yang menyebut bahwa penurunan spanduk-spanduk dan baliho-baliho tersebut atas perintahnya.
Kata Ade, ketegasan TNI tersebut membuat sejumlah pihak panik. Karena ia menilai, TNI berusaha “menghabisi” Habib Rizieq.
Dia menyebut, ketegasan TNI itu pun akan berefek pula terhadap FPI dan organisasi-organisasi radikal di Indonesia.
Habib Rizieq, kata Ade, berusaha digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk dijadikan “kendaraan” politik. Langkah TNI itu pun dinilainya membuyarkan tujuan politis tersebut.
“Karena itulah mereka berusaha mem-frame seperti yang dilakukan Anies: demokrasi di Indonesia seolah-olah sedang menuju kematian,” kata Ade sebagaimana dikutip Disway Nomorsatukaltim.com di akun YouTube CokroTV, Selasa (24/11/2020).
Sejumlah pihak kemudian berusaha menuduh Presiden Jokowi dan TNI mengkhianati demokrasi. Ade mempertanyakan kebenaran pendapat tersebut.
Ia beralasan, tak ada satu pun aparat TNI yang mengarahkan senjatanya kepada pendukung Habib Rizieq. “Mereka tidak menyerbu markas FPI untuk menggampari orang-orang di sana,” katanya.
Pangdam Jaya, menurut Ade, tidak menyebut akan membubarkan FPI. Melainkan jika organisasi tersebut mengancam keutuhan Indonesia, maka mereka akan berhadapan dengan TNI.
Selain itu, kata Ade, keterlibatan TNI dalam pencopotan spanduk-spanduk dan baliho-baliho Habib Rizieq tidak dilakukan di semua tempat. Tetapi hanya di daerah-daerah yang rawan seperti Petamburan.
Ia menyebut, dalam keadaan normal, TNI tidak perlu turun tangan untuk menghentikan keributan di masyarakat. Selama ini, lanjut dia, aparat militer tidak pernah terlibat dalam persoalan sipil.
Dia mencontohkan demonstrasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aksi tersebut, TNI tidak ikut mengamankan pengunjuk rasa. Begitu pula saat kepulangan Habib Rizieq.
Namun belakangan, keadaan semakin runyam. Seiring massa pendukung Habib Rizieq yang dinilai Ade melecehkan pemerintah dan mengancam ketertiban.
Menurut dia, Habib Rizieq bukan hanya pemimpin organisasi. Tetapi juga pimpinan massa yang bisa “membawa kehancuran dan pertumpahan darah.”
Dalam kondisi demikian, menurut Ade, pemerintah memang harus bersikap. Saat negara tampil dengan melibatkan TNI, mungkin saja pemerintah akan disebut sebagai fasis.