Bontang, nomorsatukaltim.com - Ada lagi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang berpolitik selama Pilkada Bontang. Ada dua orang pelakunya. Berkasnya sudah diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Bawaslu Bontang sudah berembuk dengan Gakkumdu. Yang diisi kepolisian dan kejaksaan. Berkasnya dinilai komplit dan layak naik status.
Dua orang ASN itu berstatus Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf di kecamatan. Bawaslu enggan menyebut nama keduanya.
Dugaan pelanggarannya karena netralitas. Tujuan utama pengabdian tampaknya tak cukup bagi mereka. Ada “tugas tambahan” lainnya: berpolitik.
Karena “tugas tambahannya” itulah mereka dilaporkan. Berpihak ke calon tertentu. Di Bontang, ada dua calon. Mereka berstatus petahana.
Memang sulit bagi ASN untuk tidak memihak. Apalagi kalau sudah menjadi pegawai kesayangan. Harus all out. Demi mempertahankan kursinya.
Tapi keputusan salah atau tidak yang tentukan KASN. Bawaslu hanya mengumpulkan bahan. Nanti akan diklarifikasi lagi oleh KASN. Salah atau tidaknya mereka.
Sebenarnya sudah tiga ASN yang terbukti melanggar kode etik. Ketiganya pun sudah dijatuhi hukuman yang sama oleh dewan etik pegawai. Mereka terbukti berpolitik praktis di Pilkada Bontang.
Namun, tampaknya kasus itu tak memberi mereka efek jera. Masih ada saja pegawai yang nakal. Sekadar tim hore-hore hingga bergabung dalam barisan calon.
“Yang beri sanksi nanti KASN,” ujar Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Minggu (15/11).
Pjs Wali Kota Bontang Riza Indra Riadi sudah mengingatkan agar ASN tak berpolitik. Ia pun mewanti-wanti agar ASN membaca banyak aturan. Supaya tidak tergelincir. Apalagi di media sosial.
Tetapi sepertinya imbauan Pjs Wali Kota Bontang itu tak mempan. Mungkin harus KASN yang bertindak. Supaya mereka tak lagi bebal.