“Tidak ada keraguan tranformasi digital atau fintech. Salah satunya ini akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dan mendorong produktivitas UMKM,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan infrastruktur digital hingga di pelosok daerah. Untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan digital melalui peran fintech.
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 29,6 triliun untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Yang diharapkan mendukung transformasi digital hingga pelosok desa.
Berdasarkan data dari OJK, per September 2020, jumlah fintech di Indonesia mencapai 286 entitas. Dari jumlah itu, 124 perusahaan merupakan perusahaan pinjam meminjam daring (P2P lending) terdaftar dan 33 berizin di OJK, 84 perusahaan inovasi keuangan digital tercatat dan tiga equity crowdfunding berizin.
PR BESAR
Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya bahwa masih terdapat “pekerjaan rumah” (PR) besar bagi bangsa Indonesia. Untuk menaikkan tingkat inklusi dan literasi keuangan. Agar bisa lebih unggul dari negara-negara di Asia Tenggara.
Saat membuka Pekan Fintech Nasional secara virtual di Jakarta, Rabu, IA menyoroti indeks inklusi keuangan di Indonesia yang baru sebesar 76 persen. Pencapaian itu lebih rendah dibandingkan Singapura yang sebesar 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.
“Kita masih punya pekerjaan rumah yang besar dalam pengembangan teknologi finansial. Indeks inklusi keuangan kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN,” ujar dia.
Tak hanya inklusi keuangan, Presiden Jokowi menyebut, literasi keuangan digital masyarakat Indonesia juga masih rendah: sebesar 35,5 persen. Lalu, hanya 31,26 persen saja masyarakat yang yang pernah menggunakan layanan digital. “Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan informal,” kata Jokowi.
Oleh karena, itu Presiden mengharapkan inovator di industri perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman, dan industri pembayaran daring saja. Namun, dapat berperan sebagai penggerak utama inklusi dan literasi keuangan digital bagi masyarakat.
Selain itu, fintech juga dapat menjadi pendamping perencanaan keuangan dan berperan dalam perluasan penetrasi UMKM ke pasar niaga daring (e-commerce).
Jokowi mengatakan, layanan fintech saat ini telah berkembang pesat. Kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional pada 2020 sudah mencapai angka Rp 128,7 triliun. Meningkat 113 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu.
Hingga September 2020, lanjut Jokowi, ada 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi hingga Rp 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia. Kemudian sebesar Rp 15,5 triliun disalurkan oleh fintech equity crwod funding (ECF).
HARUS SEIMBANG
Direktur Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dino Milano mengatakan, inklusi dan literasi keuangan digital harus berjalan seimbang dan sejalan. Demi menjaga transaksi yang lebih efektif. Sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.
Namun, belum banyak masyarakat yang benar-benar memahami keterkaitan antara inklusi dan literasi keuangan digital. Padahal keduanya harus dilakoni secara seimbang dan berbarengan.
“Melihat perkembangan keuangan digital Indonesia saat ini, inklusi dan literasi sangat dibutuhkan. Untuk menjaga transaksi dan pengetahuan. Agar keduanya bisa berjalan beriringan,” kata Dino melalui seminar daring, Rabu lalu.
Kenaikan tingkat literasi keuangan masyarakat diharapkan mampu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah masyarakat yang dapat menentukan dan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan (tingkat inklusi keuangan). Sehingga pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.