Samarinda, nomorsatukaltim.com– Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda 2016-2021 dinilai kurang tepat sasaran. Khususnya bidang infrastruktur.
Penilaian ini disampaikan pengamat tata kota, Haryoto. Ia memang konsen pada persoalan infrastruktur. Sasaran penerapan RPJMD masih kurang terlihat. Secara kualitas menurun. Paradigma pembangunannya cenderung asal jadi.
Tanpa ada parameter yang jelas atas hasil akhir yang dikehendaki. Secara kuantitas juga menurun. Tapi itu bisa dimaklumi. Semua terganggu akibat COVID-19.
"Saya melihat sekarang ini bukan justru meratakan pembangunan. Tapi malah hanya untuk menghabiskan anggaran," singgungnya, Kamis (12/11/2020).
Imbasnya, secara fungsional pembangunan infrastruktur, masih minim. Boros. Tidak mengedepankan sasaran, kualitas, kemerataan desain dan manajemen konstruksi yang unggul.
"Asal jadi, tidak memenuhi standard kontruksi umum dan kurang secara seni dan estetika," imbuhnya.
Baca juga: Satpol PP Dorong Perwali Prokes jadi Perda
Penyebab karena fungsi pengawasan tidak berjalan. Ditambah lagi tidak adanya prinsip evaluasi berjenjang. Padahal Samarinda memiliki wilayah yang luas. Juga berstatus sebagai ibu kota provinsi. Praktis, butuh perencanaan tata kota yang baik.
Ia memaparkan beberapa contoh pengerjaan infrastruktur yang tidak berfokus pada makna pembangunan. Seperti trotoar di beberapa titik di kota tepian. Kemudian pengerjaan parit beton di jalan-jalan lingkungan.
Serta Taman Samarendah. Kesemuanya tidak memenuhi unsur estetik dalam pembangunan infrastruktur umum. Dan kaidah-kaidah pengerjaan konstruksi bangunan.
Belum lagi banjir. Menurutnya jika Samarinda ingin terlepas dari banjir yang melekat, mesti ada upaya revitalisasi secara menyeluruh. Bukan segmentasi.
"Revitalisasi harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Dari hulu ke hilir. Ditata pelan-pelan," ucapnya.
Uapaya keras untuk meangakhiri masalah banjir ini memang masih dianggap strategis. Tak ayal para calon pemimpin kota ini di Pilkada 2020 saling beradu gagasan untuk mengatasinya.
"Para calon (wali kota dan wakil wali kota) ini semangat sekali mengklaim programnya mampu menyelesaikan masalah banjir."
Memang banjir ini isu krusial. Sebab ketersediaan dan kelayakan infrastruktur akan hasilkan multiplier effect. Sehingga, anggapannya, jika masalah banjir sudah bisa ditangani, maka kendala pembangunan lainnya akan jadi lebih mudah diselesaikan.
Hal lainnya adalah hubungan pemerintah kota dan Pemprov. Ia mendorong, adanya rencana tata kota yang matang. Baik fisik maupun non fisik. Hingga penataan kotanya menjadi lebih ringan. "Karena bisa dikeroyok demi wajah kota yang memadai."