Pada kesempatan yang sama, Lies Aisyah, peneliti PPTMGB Lemigas, mengharapkan pengembangan BBN untuk energi dimaksudkan guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan untuk menggantikan solar dan bensin. Yang saat ini implementasi mandatori untuk solar sudah bertaraf B30.
Kebijakan pemerintah dalam arahan mandatori biodiesel dan pengembangan biohidrokarbon atau green fuels mutlak dilakukan. Untuk mendorong ketahanan energi nasional, penghematan devisa negara dan pengurangan emisi CO2.
“Penyusunan arah kebijakan biohidrokarbon dan perumusan standar dan mutu (spesifikasi) serta nomenklaturnya menjadi prioritas utama,” tegas Lies.
Sementara itu, Andianto Hidayat, VP Downstream Research Technology Innovation PT Pertamina (Persero), mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menyongsong era biohidrakarbon. Diawali dengan produk katalis anak negeri (katalis Merah Putih) serta sinergisitas BUMN yang dapat menghasilkan produk dalam hasil co-processing RU II Dumai dan RU III Plaju. Guna menuntaskan biofuel generasi I yang berbasis minyak lemak nabati serta biofuel generasi II dari bahan lignoselulosa.
“Percepatan penelitian, pengujian dan pengembangan biohidrokarbon (proyek biorefinery Pertamina) ini tak luput dari dukungan pemerintah. Khususnya Kementerian ESDM. Dalam memberikan relaksasi harga biodiesel,” ujarnya.
PERUBAHAN IKLIM
Jepang mengharapkan kerja sama yang lebih besar dalam penanganan perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya dengan Amerika Serikat (AS) di bawah kepresidenan Joe Biden. Demikian kata Menteri Lingkungan Jepang Shinjiro Koizumi, Selasa lalu.
“Saya yakin Amerika Serikat akan menuju ke arah yang sama setelah (hasil pemilihan) dikonfirmasi,” kata Koizumi kepada wartawan.
“Kerja sama Jepang dengan Amerika Serikat akan diperluas. Tidak hanya dalam perubahan iklim di bawah Perjanjian Paris. Tetapi juga dalam kerja sama lingkungan secara keseluruhan,” ujar putra mantan perdana menteri Junichiro Koizumi itu.
Yoshihide Suga, yang menjadi perdana menteri baru Jepang pada September lalu, mengumumkan pada Oktober bahwa Jepang bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca menjadi nol pada 2050 dan menjadi masyarakat yang netral karbon. Untuk perubahan besar posisi negara tersebut. Dalam hal perubahan iklim.
AS secara resmi keluar dari Perjanjian Paris pekan lalu. Hal itu memenuhi janji Trump selama bertahun-tahun untuk menarik negara itu dari pakta global untuk memerangi perubahan iklim. Namun, Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan pakta tersebut dan mencapai emisi karbon nol pada 2050.
SAMBUTAN AUSTRALIA
Australia menyambut baik rencana Biden, yang berjanji akan mengembalikan AS ke dalam respons global penanggulangan iklim, Kesepakatan Paris. Demikian kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Senin lalu.
“Kami akan menyambut AS kembali dalam Kesepakatan Paris. Sebagaimana sikap kami selama ini,” ujar Morrison di hadapan wartawan. Ia menyebutkan, kembalinya AS ke organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga akan disambut baik.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS mengumumkan keluar dari Kesepakatan Paris pada 2017. Namun prosesnya baru dimulai November 2019. Dengan demikian, AS keluar secara resmi dari perjanjian itu pada 4 November 2020.
Biden, yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS, berjanji untuk kembali membawa negaranya bergabung dalam perjanjian iklim Paris serta berkomitmen mencapai netralitas karbon pada 2050.
Sementara itu, Morrison menghadapi tekanan yang menuntutnya agar memangkas emisi gas rumah kaca Australia. Meskipun pemerintahan negara bagian dan daerah di Australia juga mengadopsi target netralitas karbon pada 2050 seperti halnya AS, pemerintah federal Australia belum melakukan langkah yang sama.
Australia merupakan pengekspor utama bahan bakar fosil. Khususnya batu bara. Morrison menyebut, banyak negara telah membuat komitmen iklim.