Tetap Gelar Pilkades

TANJUNG SELOR, DISWAY – Pemerintah Kabupaten Bulungan tetap berpegang teguh pada surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Bumi Tenguyun -sebutan Bulungan.

Bupati Bulungan Sudjati, pun menegaskan pilkades tetap berjalan. Karena menurutnya, justru jadwal pilkada yang diundur akhirnya berdampak pada pelaksanaan pilkades. “Kalau kami ngikutin KPU untuk tetap mundur, ya tentu pilkades ini tidak akan selesai-selesai. Intinya, kami tetap dengan mekanisme yang sudah jalan sekarang,” ujar Sudjati, Senin (9/11). Ia juga mengaku prihatin jika pilkades harus diundur. Karena menurutnya, ada calon di pilkades yang mengundurkan diri sebagai pegawai atau karyawan. Dan, dirinya pun mengatakan, pilkades pun sudah melewati tahapan pencabutan nomor urut dan masa kampanye calon. Terkait surat dari Pjs Gubernur Kaltara, terkait permintaan menunda tahapan pilkades, Sudjati mengaku sudah menerimanya. Namun, ia pun mengakui belum membalas surat tersebut. “Bingung saya mau balas apa. Karena kami punya dasar bertahan dan mereka juga punya dasar meminta penundaan. Jadi, sementara ini kami tetap koordinasi dengan KPU. Dan, kami yakinkan pilkades tidak akan mengganggu pilkada,” ujarnya. Soal kendala KPU dalam rekrutmen KPPS, Sudjati menegaskan, tidak akan terjadi. Karena menurutnya, panitia pelaksananya berbeda. Pemkab Bulungan pun, kata Sudjati, sudah menawarkan solusi. Yakni dengan memanfaatkan sejumlah tenaga kesehatan dan pendidikan di kecamatan atau di desa sebagai KPPS. Apabila dalam proses rekrutmen mengalami kendala. “Semua bisa berjalan, baik itu pilkades atau pilkada dengan baik. Kami yakin itu,” ujarnya. Sebelumnya, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi mengatakan, penundaan pilkades untuk memprioritaskan agenda nasional. Karena ia berpendapat, agenda pilkada sangat besar, dan perlu komitmen bersama untuk mengawal dan menjaga. Agar seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020, dapat berjalan dengan lancar. Apalagi tahapan pilkades yang bersamaan dengan pilkada, menyebabkan KPU Bulungan sebagai penyelenggara pilkada, mengalami kesulitan dalam melakukan rekrutmen badan penyelenggara tingkat desa atau KPPS. “Yang repot lagi, yakni petugas yang saat ini bertugas sebagai penyelenggara pilkada, ternyata mendaftar juga sebagai penyelenggara pilkades. Mereka harus memilih salah satu. Ini kan bahaya kalau KPPS berkurang,” ujarnya. “Makanya saya bersurat (ke Bupati Bulungan). Semoga saja Bupati Bulungan memahami situasi ini,” lanjut Teguh. Sedangkan Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, mengatakan pihaknya menyarankan tahapan pilkades ditunda, karena tahapan pilkades yang berbarengan dengan pilkada, dikhawatirkan dapat mengganggu tahapan Pilbup Bulungan. Yang saat ini sudah memasuki masa kampanye. Jika tahapan pilkades terus berlanjut, pihaknya pun mengkhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan. Misal, kata Lili Suryani, calon kepala desa akan berafiliasi dengan calon kepala daerah, yang akibatnya bisa menimbulkan gesekan. *