Pemerintah akan Bangkitkan Keuangan Syariah

TANJUNG SELOR, DISWAY – Keuangan syariah diyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi), masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Ini lantaran tidak hanya diminati oleh negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat.

Jokowi juga menyebutkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harus menangkap peluang tersebut. Dengan mendorong akselerasi percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju, serta upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. "Presiden juga menyampaikan bahwasanya pemerintah juga telah memiliki komite nasional ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, dengan strategi besar melakukan penguatan halal value chains, penguatan keuangan Islam, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, penguatan ekonomi digital," ujar Pjs Gubernur Kaltara, Rabu (28/10) lalu. Pada opening ceremony ISEF 7th “Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Growth”, Rabu lalu, lanjut Teguh, dapat menjadi momentum untuk membuat peta jalan yang jelas dan detail menentukan langkah-langkah konkret. Yang segera harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi dan industri keuangan syariah. "Presiden memastikan industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki konsen besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya, dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sederhananya, semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu. Untuk melahirkan bank syariah raksasa," bebernya. Total, 3 aset bank syariah BUMN. Yaitu BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Sampai semester pertama 2020 adalah Rp 214 triliun. Sebuah angka yang besar. Di lain sisi, pemerintah juga terus mengembangkan bank wakaf mikro di berbagai tempat. Bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi-organisasi keagamaan. "Presiden berharap ke depan industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif. Untuk memajukan ekonomi rakyat," ujar Teguh. Pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor year, padat karya, dan industri halal, juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. "Negara kita, termasuk Kaltara, tentunya punya banyak produk halal unggulan, produk makanan, kosmetik juga fashion. Bahkan, Presiden meyakin bahwa untuk fashion, kita punya cita-cita menjadi pusat fashion muslim terbesar di dunia," tuturnya. "Sayangnya, potensi yang besar dalam industri halal ini, juga belum dimanfaatkan dengan baik, belum kita manfaatkan dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif perlu terus dilakukan, ekosistem industrinya perlu dibenahi, regulasinya harus dan efisien, SDM-nya juga harus dipersiapkan dengan baik," lanjut Teguh. Arahan terakhir Presiden, kata Teguh, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia, diharapkan dapat  menjadi centre of excellent ekonomi syariah di tingkat global. HMS/REY