Kutim,nomorsatukaltim.com – Di Kutai Timur (Kutim) penyakit lama pensiunan ASN yang masih menguasai aset daerah masih saja banyak hingga kini. Kebanyakan yang masih dikuasai adalah kendaraan dinas. Yang semasa aktif menjabat memang diperuntukkan ke mereka. Tapi ketika purna tugas, tidak dikembalikan.
Pemkab Kutim bakal gerak cepat menarik aset-aset itu. Selain memang bukan lagi menjadi hak si “penahan”. Cukup banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutai Timur yang membutuhkan kendaraan operasional.
“Kita akan melakukan penertiban aset daerah. Terutama kendaraan dinas, secepatnya harus diselesaikan Pemkab Kutim. Rencananya mulai Senin (2/11) kami mulai melakukan penarikan kendaraan,” tegas Jauhar. Pjs Bupati Kutai Timur.
Kondisinya memang saat ini banyak OPD yang butuh alat tempur. Dari setingkat dinas, badan, kecamatan, sampai UPTD. Mereka-mereka inilah yang bakal diprioritaskan Pemkab Kutim memakai kendaraan dinas tersebut.
"Selain geografis Kutim yang sangat luas. Infrastruktur jalan juga belum terlalu baik. Tentu perlu mobilitas yang memadai," bebernya.
Soal berapa banyak OPD yang membutuhkan kendaraan dinas, ia tidak mengetahui dengan pasti. Tetapi ia memastikan jika datanya sudah dipegang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selanjutnya akan langsung bisa dipakai oleh OPD yang membutuhkan.
“Nanti akan kita lakukan penarikan kemudian akan diberikan kepada OPD dengan prioritas yang paling perlu mobil dinas. Daftarnya sudah ada di BPKAD,” sebutnya.
Mengenai penertiban kendaraan dinas ini merupakan arahan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi sangat wajar dan pastinya menjadi keharusan. Tetapi Jauhar tidak bisa memastikan apakah merapikan aset daerah ini juga masuk dalam rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Daerah Kutai Timur. Lantaran catatan untuk perbaikan belum diberikan oleh BPK.
"Ini arahan KPK dan untuk semua daerah. Kalau hasil BPK, kami belum diberikan. Kami masih menunggu soal itu," tandasnya. (bct/ava)