PPU, nomorsatukaltim.com – Pemkab PPU sudah selayaknya lebih memprioritaskan lagi soal pendidikan. Data pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi (Disnakertrans) PPU menguatkan asumsi itu. Lantaran masih banyak pencari kerja yang memiliki jenjang pendidikan rendah.
Dari data pemilik lembar AK-1 (kartu kuning) periode Januari - Oktober 2020, ada sekira 994 orang pencari kerja di PPU. 590 di antaranya hanya memiliki kompetensi pendidikan lulusan SMA. Sementara untuk lulusan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah dasar (SD) hingga tidak lulus SD jumlahnya ada 223 orang.
Hal ini menunjukkan, pemerataan pendidikan di kabupaten termuda kedua di Kaltim itu belum optimal. Di era yang untuk menjadi guru sudah harus sarjana. Masih banyak saja pencari kerja yang bahkan tidak menamatkan pendidikan dasar –SD.
Data dari Disnakertrans ini, Disway Kaltim bawa ke Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) PPU. Kepala dinasnya, Alimuddin. Tidak menyangkal. Tidak kaget juga karena sudah tahu sebelumnya. Sudah pula tahu apa penyebabnya.
Soal kenapa banyak warga PPU yang langsung mencari kerja usai menamatkan pendidikan tingkat atas alias SMA sederajat. Sebagian besar disebabkan faktor ekonomi. Banyak warga yang tidak mampu secara ekonomi meneruskan pendidikan ke level Perguruan Tinggi (PT).
Persoalan ekonomi, tentu bukan menjadi urusan Disdik saja. Melainkan lintas OPD. Jadi memecahkannya tidak bisa dalam waktu setahun dua tahun.
Tapi yang tidak menyelesaikan masa pendidikan 12 tahun ini. SD hingga SMA. Alimuddin merasa ini adalah tugas besar instansi yang ia pimpin.
"Berarti ada sebuah tingkatan pendidikan yang tidak berjalan dengan baik. Hal itu yang terus-terusan kita perbaiki," katanya saat ditemui Disway Kaltim, Selasa (27/10/2020).
Penyetaraan pendidikan ini selanjutnya jadi konsern Disdik. Selain juga harus mengurus kegiatan belajar mengajar yang amburadul akibat pandemi ini.
Saat ini program penyetaraan pendidikan sedang berjalan. Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di PPU.
Pendataan anak putus sekolah ini, jelasnya, untuk menyikapi belum maksimalnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di PPU. Dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan melalui program Paket A, B dan Paket C.
Baru-baru ini, berdasar data yang masuk ke Disdik, lebih dari 200 orang memerlukan penyetaraan pendidikan. Yang kemudian akan ditindaklanjuti.
Tapi bicara penyetaraan pendidikan itu. Tidak soal ijazah saja. Namun juga kemampuannya. Kompetensinya. Maka warga yang ingin kejar penyetaraan jalur cepat. Harus melalui serangkaian pendidikan dulu.
"Bukan ujian penyetaraan (ujian paket), tapi pendidikan penyetaraan. Yang kemudian diikuti dengan ujian penyetaraan," urainya.
Bagaimana pun kesetaraan pendidikan ini adalah tugas besar Disdik. Yang jika di PPU masih banyak ketimpangan kompetensi dan pendidikan. Alimuddin menyadari, berarti dinas yang ia pimpin belum bekerja optimal.
Kesadaran soal pentingnya pendidikan dari masyarakat juga tak kalah penting sebenarnya. Karena motivasi untuk memiliki pendidikan setinggi mungkin adalah kunci. Mau sekeras apa pemerintah berusaha, kalau memang warganya enggan mengeyam pendidikan. Ya, repot juga.