Kutim,nomorsatukaltim.com - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini jauh berbeda dibanding sebelumnya. Mengingat pandemi COVID-19 masih betah berada di Kutai Timur (Kutim). Bahkan jumlah warga yang terkonfirmasi kian merangkak hingga mencapai 800 jiwa.
Tantangan terberatnya menurut Pjs Bupati Kutim, Jauhar Efendi adalah terkait partisipasi masyarakat nantinya. Tentunya ia berkaca pada tingkat partisipasi pemilih di Kutim berdasarkan data Pilkada 2018 lalu.
Kutim berada diposisi buncit untuk Pilkada Gubernur Kaltim saat itu. Angka partisipasi pemilih mentok hanya 50,2 persen.
"Saya akui tahun ini semuanya serba sulit. Angka itu pada saat kondisi normal. Bagaimana saat pandemi seperti sekarang," ujarnya.
Meski begitu, Jauhar tetap menginginkan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan tidak menciptakan klaster baru COVID-19 di Kutim. Terbitnya PKPU No.13/2020 tentang pembatasan jenis-jenis pelaksanaan kampanye dianggapnya sudah benar. Aturan tersebut bisa menjadi payung hukum batasan pelaksanaan pesta demokrasi dengan protokol kesehatan (Prokes).
“Artinya pemerintah tidak mencampuri pelaksanaan Pilkada. Tetapi kami punya tugas memastikan agar Pilkada berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan, dan sesuai prokes yang ada,” bebernya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan tetap menjaga peran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral. Pemkab Kutim pun sudah mengeluarkan surat edaran mengenai perihal itu.
Bahkan ia terus mengingatkan, tuntutan netralitas itu sampai mengatur berbagai hal. Mulai larangan mengikuti kampanye atau sosialisasi melalui media sosial. Membagikan sosialisasi pasangan calon di media sosial. ASN juga tidak boleh berfoto bersama pasangan calon dan menunjukkan gerakan atau simbol yang berpihak.
"Pokoknya, yang saya tekankan pada para ASN di lingkungan Pemkab Kutim adalah netralitas. Dan ini pasti ada sanksinya," tandasnya. (bct/ava)