“Feed in tariff ini adalah harga yang sudah ditetapkan dalam perpres nanti, sehingga tidak ada negosiasi. Jadi, memudahkan untuk pembangkit sampai dengan 5 MW,” jelasnya.
Masih terkait harga. Pemerintah juga memasukkan faktor lokasi. Dalam penentuan harga tersebut. Jadi, harga listrik EBT di satu lokasi bisa berbeda dengan wilayah lainnya.
“Misalnya di Jawa. Harganya itu akan beda kalau dipasang di Papua. Lebih tinggi di Papua. Menyesuaikan lokasi di sana,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga mengatur pemberian insentif secara lebih spesifik melalui 11 kementerian/lembaga (K/L). Harapannya, masing-masing K/L tersebut bisa membuat kebijakan yang mendorong penggunaan EBT. Sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Ia berharap Perpres tentang EBT ini bisa mendorong pemanfaatannya di Indonesia. Pasalnya, potensi EBT di Indonesia mencapai 400 ribu MW. Tapi baru dimanfaatkan sekitar 2,5 persen saja atau sekitar 10.400 MW.
“Pengaturan mengenai harga EBT ini diangkat menjadi Perpres. Dengan harapan semua akan melaksanakan sesuai dengan hal yang diatur dalam Perpres nanti,” tuturnya.
DORONGAN INVESTASI
Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN sektor energi untuk berinvestasi pada sektor EBT. Tujuannya, mendorong peralihan energi dari sumber daya fosil ke EBT.
“Kementerian BUMN telah tugaskan perusahaan BUMN di klaster energi dan minerba. Seperti PLN, Pertamina, MIND ID (holding BUMN tambang), Bukit Asam, untuk terus berinvestasi demi energi masa depan,” ungkapnya.
Erick turut menjabarkan sejumlah transformasi energi yang sudah dijalankan. Meliputi pengembangan program campuran solar dengan minyak kelapa sawit atau biodiesel. Saat ini, program B30 telah berjalan dan targetnya bisa menjadi B100.
Selain itu, pemerintah telah menjalankan percepatan program gasifikasi batu bara menjadi metanol dan Dimethyl Ether (DME). Upaya ini diyakini mampu mengurangi impor elpiji yang sekarang mencapai 6 juta metrik ton.
Kementerian BUMN juga mendorong PLN untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan global. Untuk pengembangan EBT. Salah satunya kerja sama PLN dengan BUMN Uni Emirat Arab bidang energi. Juga Masdar untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 145 MWAC.
“Oleh karena itu, kami sedang petakan potensi EBT yang ada di Indonesia dan kami prioritaskan mulai dari kepulauan. Karena saat ini beberapa daerah memiliki kapasitas yang berlebih akibat pandemi COVID-19,” tuturnya.
SUMBANGAN PLTS
Potensi EBT di Indonesia sangat besar. Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, potensi EBT di Indonesia mencapai 400 ribu MW. Sayangnya, sampai saat ini baru dimanfaatkan hanya 2,5 persen atau 10.400 MW.
Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM, Harris Yahya menjelaskan, mayoritas energi tersebut dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Yang saat ini potensinya mencapai 75 ribu MW.