Samarinda, Nomorsatukaltim.com - Debat perdana pemilihan calon Wali Kota Samarinda 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda pada Sabtu (18/10/2020) malam di Hotel Mercure.
Tiga calon wali kota mendapat pertanyaan senada tentang COVID-19 . Masing-masing calon diberi kesempatan menjawab selama 120 detikdetik selama debat.
Zairin Zain Calon Wali Kota Samarinda nomor urut tiga, menjadi yang pertama menjawab. Pertanyannya, wabah pandemi COVID-19 sudah berlangsung kurang lebih tujuh bulan. Jumlah kasus di Samarinda juga terus meningkat tajam, bahkan masih dalam status zona merah dengan tingkat kematian terbesar setelah Balikpapan.
Langkah apa yang akan Anda lakukan dalam menuntaskan permasalahan penanganan wabah pandemi COVID-19, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan?
“Covid-19 tidak tebang pilih dalam menjangkiti. Efek yang dirasakan masing individu berbeda tergantung imunitas tubuh masing-masing. Siapapun bisa terpapar,” jawab Zairin. Menurutnya, salah satu kuncinya dianggaran.
“Kita ingin bagaimana penuntasan COVID-19 kita manfaatkan dana 10 persen yang sudah disiapkan oleh pemerintan untuk dana kesehatan, bisa kita gunakan untuk penanganan COVID-19 ini," sebutnya.
Tidak hanya anggaran pemerintah. Dalam debat kali ini, dana CSR perusahaan-perusahaan juga bisa dimanfaatkan. " Kemudian ada beberapa dana juga yang ada di OPD-OPD terkait, ini bisa kita manfaatkan untuk membantu masyarakat pra-sejahtera atau tidak mampu. Dengan biaya Rp 1,9 juta untuk swab. Pemerintah harus memberikan subsidi kepada mereka yang memang saat ini membutuhkan," terangnya.
Calon wali kota Samarinda nomor urut dua, Andi Harun mendapat pertanyaan berikut. Infrastruktur dan sistem kesehatan kita tidak siap menghadapi wabah Covid-19. Sejauh ini Samarinda hanya memiliki satu rumah sakit daerah, itu pun tipe C. Ke depan tidak menutup kemungkinan terjadi wabah serupa. Kebijakan apa yang Anda siapkan untuk mengantisipasi kondisi ketidaksiapan infrastrukur dan sistem kesehatan tersebut?
“Sudah menjadi tugas pemimpin menghadapi dan memperhitungkan semua risiko. Covid di depan mata ada fakta realitas bahwa rumah sakit kita sangat terbatas. Tapi, program penanganannya tidak boleh berhenti," Jawab Andi dalam debat.
Pemerintah katanya, dapat memanfaatkan Gedung Wisma Atlet hingga penginapan dan hotel ia sebut bisa dimanfaatkan untuk lokasi penanganan tambahan. Juga, sinergi dengan semua unsur pimpinan daerah. “TNI, Polri dan aparat lainnya memiliki sarana-sarana yang bisa kita sinergikan bersama," tambahnya.
Calon wali kota Samarinda nomor urut tiga, M Barkati, mendapat giliran terakhir dalam debat. Pertanyannya, Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Apa komitmen dan strategi Anda untuk memenuhi kewajiban tersebut mengingat saat ini diperkirakan akan terjadi devisit anggaran sebagai akibat dari pandemi COVID-19?
“Kami berkomitamen menjalankan aturan tersebut. Jika aturan tersebut tidak dijalankan dapat menjadi pelanggaran,” jawabnya.
Ia menambahkan terkait anggaran pasti bicara uang. Bicara program juga bicara uang. Dan bicara uang pasti bicara aturan. “Komitmen kami akan selalu bekerja sesuai dengan aturan, dan InsyAllah kami berkomitmen untuk berusaha tidak melanggar aturan," katanya.
"Aturan dibuat untuk kepentingan masyarakat, aturan itu juga dibuat untuk pelaksanaan oleh pemerintah dan jelas kalau aturan 10 persen, harus 10 persen. Kami yakin aturan itu untuk melindungi kepentingan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (adv/sam)