TEGUH SETYABUDI
TANJUNG SELOR, DISWAY – Pemekaran suatu wilayah menjadi solusi percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Utamanya bagi mereka yang berada di beranda terdepan negara.
Di Kaltara sejumlah kecamatan yang berbatasan dengan negara tetangga, belum sepenuhnya dapat menikmati infrastruktur, maupun layanan kesehatan yang cukup memadai, serta kebutuhan seperti sembako masih bergantung pada negeri jiran.
Dikatakan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, usulan tentang pemekaran sejumlah wilayah di Kaltara, sebenarnya sudah ada dan pemerintah pusat telah melakukan kajian. Salah satunya, usulan daerah otonomi baru (DOB) Sebatik.
Namun, kata dia, yang perlu digarisbawahi ialah, pemerintah pusat sampai saat ini masih melakukan moratorium terkait pemekaran daerah. Bukan hanya Sebatik, tetapi juga berlaku untuk daerah lain di Indonesia.
“Oleh karena itu, mari kita siapkan sarana dan prasarana penunjangnya. Apalagi wilayah perbatasan negara seperti di Provinsi Kaltara merupakan hal sangat strategis. Dari sisi kepentingan nasional, juga sangat strategis,” ujarnya, Kamis (15/10).
Untuk menjaga kedaulatan negara, sudah cukup banyak di wilayah Sebatik, Nunukan disiagakan personel TNI dan Polri, khusus menjaga kadaulatan negara. Baik dari sisi batas wilayah dan tindakan pelanggaran hukum. Sehingga, di sana harus terus dikembangkan sebagai beranda terdepan Indonesia.
Kata Teguh, secara adminitrasi di Sebatik sudah ada lima kecamatan. Dari sisi infratrusktur dan penunjang lainnya sudah sangat mendukung. Sehingga, Sebatik sudah sangat layak menjadi daerah otonomi baru.
“Insya Allah ke depan andaikata moratorium sudah dibuka oleh pemerintah pusat. Maka pemekaran DOB Sebatik bisa menjadi prioritas, karena sangat setrategis,” ujarnya.
“Sambil pemerintah provinsi terus membenahi apa yang kurang di Pulau Sebatik. Pastinya pemerintah pusat dan provinsi akan selalu memperhatikan daerah-daerah perbatasan,” sambung Teguh.
Bukan hanya Sebatik, daerah lain yang tak kalah prioritas adalah rencana pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Keberadaa wilayah perbatasan yang cukup luas, mendorong daerah tidak hanya mengusulkan wilayah pemekaran, tapi secara administrasi, infrastruktur dan potensi harus disiapkan.
Teguh mengingatkan, jangan sampai terjadinya pemekaran suatu daerah, justru nanti akan menjadi persoalan yang baru. Sebab, tujuan utama pemekaran daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, menyejahterakan masyarakat dan sebagainya.
“Kalau tidak siap, tentu akan menjadi masalah baru. Jangan sampai kita melakukan kebijakan yang maksud tujuanya baik, malah menjadi suatu masalah,” ujarnya.
Ia juga mengaku tidak dapat memastikan kapan moratorium DOB akan dicabut. Hanya saja, selain terus mempersiapkan daerah yang akan dimekarkan, saat ini pemerintah provinsi masih fokus penanganan pandemik COVID-19.
Apalagi, nantinya bila terjadi pemekaran, tentu juga akan menyangkut alokasi APBN dan APBD dari daerah induk. “Jadi kita tunggu saja. Pemerintah pusat sangat memperhatikan hal tersebut, namun sekarang belum waktunya,” ujarnya.