TANJUNG SELOR, DISWAY – Rekapitulasi perubahan daftar pemilih sementara (DPS) telah diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan. Dan, saat ini proses rekap dan memasukkan data ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
“Semua kecamatan sudah selesai rekapitulasi pada Jumat (9/10) kemarin. Sekarang masih di input ke sistem semua datanya,” ujar Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, Minggu (11/10).
Dikatakan, dari hasil rekapitulasi yang dilaksanakan, ada penambahan jumlah DPS dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama masa perbaikan atau uji publik. Penambahanya diperkirakan mencapai 300 orang dari penetapan DPS yang dilakukan beberapa lalu. Penambahan itu tersebar di 10 kecamatan.
“Tapi untuk data pastinya nanti tunggu pleno penetapan dari DPS menjadi daftar pemilih tetap. Tanggal 16 Oktober baru akan dilaksanakan pleno penetapan DPT,” ujarnya.
Meski diperkirakan akan ada kenaikan mencapai 300 orang pemilih, akan tetapi dirinya meyakini jumlah DPT Pilkada 2020 ini masih tetap berada di bawah DPT Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2019, jumlah DPT untuk Kabupaten Bulungan mencapai 95.633 orang. Dan, hasil penetapan DPS 2020 lalu, hanya mencapai 95.064 orang.
Lanjut alumni Universitas Hasanudin ini, berkurangnya DPS tersebut, sebetulnya bukan karena tidak tercolit oleh panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), Juli lalu. Dari total daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang diterima KPU dari Kemendagri sebanyak 98.000 orang. Dan, jumlah calon pemilih baru sekitar 7.000 orang.
“Jadi, DP4 yang diturunkan Kemendagri ke KPU RI, lalu turun ke KPU Bulungan disinkronisasi. Ternyata pada saat dicek masih banyak data warga yang telah meninggal muncul lagi. Padahal, di tahun 2019 itu sudah dihapus,” jelasnya.
Sehingga, kata dia, bila ditotal secara keseluruhan potensi daftar pemilih tetap di Kabupaten Bulungan mencapai 100 ribu lebih. Namun nyatanya, hasil coklit yang dilaksanakan hingga penetapan DPS dan masa sanggah, atau uji publik, DPS jumlahnya tidak mencapai potensi yang diperkirakan.
“Itu juga salah satu masalah yang ditemui. Selain itu, persoalan kedua yakni banyak warga yang pindah domisili, tapi tidak membuat surat pindah,” ujarnya. *