Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Musyawarah Provinsi (Musporv) ke II di Hotel Novotel Balikpapan, Sabtu (10/10/2020).
Pelaksanaan Musprov IARMI Kaltim ke II Tahun 2020 mengambil tema Bangkitkan Menwa dan Alumni, Perkuat Konsolidasi Organisasi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara serta Pengabdian pada Masyarakat. Sebetulnya Musprov ini sudah lama direncanakan, sejak menjelang berakhirnya masa bakti Kepengurusan DPP IARMI Kaltim, yaitu April 2017.
Akan tetapi mengingat berbagai kendala, maka baru dapat dilaksanakan pada hari ini ditengah-tengah suasana hangat. Namun penuh kekhawatiran dan keprihatinan, dimana wabah COVID-19 yang sudah merenggut ribuan rakyat Indonesia masih belum beranjak dari tanah air kita tercinta, termasuk di bumi Kalimantan.
Dalam Musprov ke II ini Ketua DPP IARMI Kaltim Periode Tahun 2012 – 2017 Irianto Lambrie kembali terpilih secara aklamasi. Hal ini pun disepakati dan disetujui oleh peserta yang hadir dari lima Kabupaten/Kota yang hadir sebagai peserta Musprov. Dengan begitu Irianto Lambrie kembali memimpin DPP IARMI Kaltim Tahun 2020-2024.
"Selama periodesasi kepengurusan DPP IARMI Kaltim Tahun 2012–2017, disadari sepenuhnya memang belum banyak yang bisa kami perbuat dari apa yang telah diamanatkan dalam AD/ART, Keputusan Musprov serta peraturan organisasi lainnya. Pada saat ini DPP IARMI Kaltim baru dapat membentuk 5 Dewan Pimpinan Kabupaten dan Kota (DPK) IARMI dari 10 Kabupaten dan Kota di Kaltim," ujarnya usai ditetapkan kembali sebagai Ketua DPP IARMI Kaltim Tahun 2020-2024.
Adapun lima DPK IARMI kabupaten/kota tersebut yakni DPK IARMI Kota Samarinda, DPK IARMI Kota Balikpapan, DPK IARMI Kutai Kartanegara, DPK IARMI Kutai Timur dan DPK IARMI Kutai Barat.
Lanjut Irianto, salah satu kendala belum berkembang di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim dikarenakan terbatasnya alumni Menwa di beberapa daerah, dan tidak ada kesinambungan atau stagnannya pengkaderan atau pembentukan Menwa di hampir seluruh Perguruan Tinggi di Kaltim sejak tahun 2002. Pada Tahun 2002 terakhir kalinya Pemerintah Provinsi membiayai Diksar Menwa dengan jumlah 32 orang.
"Oleh karenanya DPP IARMI saat ini kami sedang melakukan pendataan alumni menwa yang tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan Kaltara," jelasnya.
DPP IARMI Kaltim juga aktif memberikan pendampingan dan membantu Staf Komando Resimen Mahasiswa (Skomenwa) Mulawarman melakukan koordinasi ke Perguruan Tinggi juga kepada Pemerintah Daerah.
Selain itu, terkait pengadaan Resimen Mahasiswa, disambut baik oleh beberapa Perguruan Tinggi dan Pemda antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur dibantu Pemda Kutim. Pada tahun 2014 telah mengirim dua angkatan, angkatan pertama sebanyak 24 orang Mahasiswa dan angkatan kedua 15 orang mahasiswa.
Sedangkan Universitas Widya Gama Mahakam pada Tahun 2014 mengirim 10 orang mahasiswa, Tahun 2015 mendidik 20 orang mahasiswa. Terakhir pada Tahun 2018 mengirimkan sebanyak 30 orang mahasiswa untuk mengikuti Latsar di Komando Pendidkan dan Kejuruan (DODIKJUR) Kodam VI Mulawarman di Manggar Balikpapan.
Pada Tahun 2019 untuk pertama kalinya Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sesuai kemampuan dan ketersediaan dana mengirim dan mengikutsertakan 6 orang mahasiswanya mengikuti Latsarmil di Secaba Reguler Jogjakarta. Namun setelah itu sampai saat ini sudah tidak ada lagi Diksar resimen mahasiswa.
"Harapan kami kepada Perguruan Tinggi yang ada baik di Kaltim juga di Kaltara dapat memprogramkan pendidikan dasar kemiliteran kepada mahasiswa baru khususnya, karena pendidikan dasar kemiliteran ini menurut saya sangat penting untuk membentuk, karakter, menanamkan nilai-nilai kejuangan dan disiplin bagi generasi muda," tambahnya.
Melalui forum yang ini dirinya menghimbau dan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota bisa mengalokasikan sejumlah anggaran pendidikan dasar kemiliteran yang dikoordinasikan oleh Skomenwa Mulawarman.
"Untuk itulah DPP IARMI Kaltim terus mendorong pihak Skomenwa untuk melakukan pendekatan ke Perti dan Pemda untuk mendapat dukungan anggaran, namun sampai sekarang masih belum terealisasi dan mendapat persetujuan," tutupnya. (bom/sam)