PPU, nomorsatukaltim.com – Seluruh pegawai di Dinas Pertanian (Distan) PPU belum menerima gaji. Padahal biasanya setiap tanggal 1, gaji sudah masuk rekening.
Usut punya usut, ternyata karena belum ada yang bisa menandatangani berkas pengajuan pengadaan rutin tersebut. Semenjak Kadisnya, Wahyudi Nuryadi, meninggal dunia 6 September lalu.
"Iya belum (pengganti Kadis)," kata Sekretaris Distan PPU Sunardi, Rabu (7/10/2020).
Meski begitu, ia menegaskan tak terjadi kegusaran di lingkungan dinas. Hal itu bukan masalah besar mengingat situasi saat ini. Kondisinya aman terkendali.
Seluruh pegawai mengerti dan memahami. Soal keterlambatan amprah gaji Oktober untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan gaji September untuk tenaga harian lepas (THL). Bergantung pada penunjukkan pelaksana tugas (Plt) Kadis. Bahwa itu kewenangan pimpinan. Dalam hal ini Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
Bagaimana pun bupati harus banyak pertimbangan karena menyangkut pengambilan kebijakan dalam jangka waktu tertentu. Dan itu tidak bisa dilakukan secara buru-buru.
"Dari situlah kami memaklumi keterlambatan ini. Biar lambat toh gaji akan tetap diterima dan tidak hangus. Ini masalah waktu saja, Mas," urainya.
Ada sekira 102 PNS di sana. Sedangkan THL ada 137 pegawai. Termasuk pegawai kantor dan lapangan. Berkas amprah sudah disiapkan. Tinggal ditandatangani siapa pun yang ditunjuk sebagai Plt nantinya.
Sebelumnya, AGM mengungkapkan telah menyiapkan calon pengganti pucuk pimpinan Distan. Kendati demikian, ia tidak menyebut siapa yang akan menduduki jabatan itu.
"Sudah semua. Jadi yang kosong nanti akan diisi. Mungkin ada di BKPSDM," ungkap AGM, Senin (5/10/2020) dijumpai usai menghadiri peringatan HUT TNI ke-75 di Makodim 0913/PPU.
Benar saja, saat dikonfirmasi ke Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Khairudin. Terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2020 surat sudah diajukan ke bupati. Untuk ditandatangani.
Yang ditunjuk sebagai Plt Distan ialah sekretarisnya, Sunardi.
Dengani begitu, amprah gaji sudah bisa dimasukkan ke Badan Keuangan (BK) PPU. Untuk bisa mengurus gaji.
"Kalau surat memang belum. Karena masih proses. Tapi itu sudah saya laporkan ke BK. Artinya sudah bisa mengajukan gaji yang sifatnya rutin," jelasnya.
Setidaknya dalam pekan ini gaji itu sudah bisa cair. Khai, sapaannya juga menegaskan kembali, bahwa bupati tidak ingin sembarang meletakkan seseorang di pucuk pimpinan. Ia tidak mau nantinya justru bermasalah. Utamanya dalam mobilisasi pekerjaan.
"Jadi itu bukan kesengajaan. Tapi bagaimana agar semua bisa berjalan dengan baik. Itu keinginan beliau," sebutnya.