Kali ini, pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan juga lebih terus terang mengkritik Pemerintah Prancis. Mereka menuduh Paris telah berpihak ke satu sisi. Karena mengizinkan pihak pro-Prancis untuk menggunakan bendera Prancis. Dalam berkampanye dan tidak mendengarkan kekhawatiran pemimpin kemerdekaan untuk menunda kembali referendum karena pandemi COVID-19.
Mereka juga mengkritik pernyataan Prancis mengenai konsekuensi dari referendum. Hal itu menegaskan bahwa tidak mencerminkan hasil diskusi bilateral yang diadakan awal tahun ini. Pihak pro-kemerdekaan juga menuduh pejabat-pejabat tinggi Prancis telah menunjukkan perilaku kolonialis saat memberlakukan pembatasan COVID-19 yang sama di seluruh Prancis dan mengabaikan pembatasan setempat. Mereka juga mengamati bahwa pemerintah negara Prancis baru-baru ini mengganti sejumlah menteri paling seniornya yang ahli dalam bekerja dengan Kaledonia Baru.
Secara umum, pemimpin-pemimpin pro-kemerdekaan juga tampak lebih tegas. Mereka menentang rencana untuk menyelamatkan proyek nikel bernilai miliaran dolar baru-baru ini. Tokoh-tokoh pro-kemerdekaan malah mengimbau agar proyek tersebut dikontrol oleh pemerintah lokal. Hanya beberapa hari sebelum referendum, para pemimpin pun mengusulkan sebuah resolusi di kongres lokal. Agar pemerintah lokal juga mengontrol media penyiaran, pendidikan tingkat perguruan tinggi, dan masalah administratif tertentu di provinsi-provinsi. Kesepakatan Nouméa memperbolehkan transfer wewenang ini. Tetapi sejauh ini pihak pro-Prancis belum setuju.
Sementara itu, lagi-lagi pemimpin-pemimpin pro-Prancis memainkan kartu Tiongkok. Mereka menuduh Kaledonia Baru akan menjadi koloni Tiongkok jika pro-kemerdekaan menang.
Negara Prancis masih berusaha untuk menyelenggarakan referendum dengan seadil mungkin. Untuk mencegah persengketaan hasilnya. Baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Namun, setelah hasil referendum pertama, presiden Prancis mengungkapkan rasa puas atas keputusan Kaledonia Baru untuk tetap menjadi bagian dari Prancis.
Hasil referendum terakhir diawasi oleh pengamat dari PBB dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan 120 jurnalis internasional. Tahun ini, akibat dampak pembatasan perjalanan terkait COVID-19, hanya pengamat dari PBB yang akan hadir secara langsung. PIF telah menunjuk beberapa diplomat lokal (beberapa konsul dari Australia, Selandia Baru, dan Vanuatu) sebagai pengamat dari sisinya. Jumlah wartawan internasional juga akan terbatas.
Kombinasi dari polarisasi antara 2 sisi yang semakin kuat, keluhan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, dan pengawasan dari pengamat eksternal yang lemah menimbulkan pikiran bahwa hasil referendum kali ini mungkin akan digugat.
Perubahan suara sekecil apapun dari hasil pada referendum 2018 akan dipandang sebagai sesuatu yang signifikan oleh masing-masing pihak. Ini dapat mempersulit kolaborasi awal saat diskusi masa depan pasca-Kesepakatan Nouméa. Banyak pihak berharap akan ada referendum yang damai di seberang Coral Sea saat pemilih Kaledonia Baru menuju ke TPS untuk berpartisipasi dalam proses yang unik dan luar biasa ini.
***
Sentimen pro-kemerdekaan bukan barang baru. Ketegangan antara penduduk asli Kaledonia Baru dan para pemukim Perancis terus terjadi selama beberapa dekade. Perancis terus melobi para tokoh setempat untuk memundurkan tenggat waktu pelaksanaan referendum.
Dalam pidato pamungkasnya di Noumea, ibu kota Kaledonia Baru, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, Perancis tidak akan sama lagi tanpa Kaledonia Baru. Dilansir dari Radio NZ, selain mengakui masa lalu yang diwarnai kekerasan dan penyingkiran penduduk asli Kanak, Macron menyatakan keinginannya agar Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari zona Indo-Pasifik Perancis.
***
Kaledonia Baru tergolong sebagai peninggalan kolonialisme Eropa. Posisinya mirip dengan Timor Leste, sebuah koloni Portugal yang berjarak ribuan kilometer dari negeri induk.
Wilayah Kaledonia Baru terdiri dari beberapa kepulauan. Ibu kota Noumea terletak di pulau terbesar Kaledonia Baru, Grand Terre. Kepulauan-kepulauan lainnya adalah Loyalty, Belep, dan Île des Pins. Beberapa pulau sisanya yang tak berpenghuni terletak agak jauh dari pusat.
Suku Kanak adalah bagian dari kelompok besar suku bangsa Melanesia yang sudah ribuan tahun menetap di kepulauan tersebut. Encyclopaedia Britannica mencatat, orang Eropa datang ke Kaledonia Baru pada 1774. Persisnya ketika penjelajah Inggris bernama James Cook mendarat di Balade, pantai timur Kaledonia Baru.
Sejak itulah terjalin kontak antara penduduk lokal dan orang Eropa. Perancis resmi menguasai teritori Kaledonia Baru dan disahkan lewat upacara di Balade dan Île des Pins pada 1853.