Balikpapan, nomorsatukaltim.com– DPRD Balikpapan mengingatkan pemkot. Agar jangan terbuai dengan status zona oranye. Sebab tidak menjamin bisa bebas pandemi dalam waktu dekat.
"Kita pastikan dulu RO kita itu flat atau berkurang dalam 14 hari," ujar anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid saat dihubungi Minggu (4/10/2020).
Ia mengingatkan agar pemkot jangan mengendorkan protokol kesehatan (prokes). Ia menerangkan ada tiga indikator sebelum menjadi zona kuning. Yakni: angka positif COVID-19 berkurang, angka yang sembuh meningkat dan angka kematian juga melandai. Sebelum itu tercapai ia berpesan, sebaiknya pemkot menahan diri melonggarkan beberapa kebijakan.
"Pesan saya, terus lakukan evaluasi selama 14 hari ke depan," katanya.
Kemudian terkait anggaran COVID-19 memang ada penghitungan. Bahwa angka yang disepakati yakni sekitar Rp 200 miliar tergolong kecil. Bagi Syukri. Bahkan sebagian kalangan menyebut pemkot dan DPRD kurang serius menangani pandemi, jika dibandingkan daerah lain seperti Jawa Barat yang menganggarkan sampai Rp 500 miliar.
"Kan Rp 200 miliar itu dari satu sumber ya (APBD Balikpapan). Belum dari provinsi dan dari pusat," katanya.
Jika ditotal dengan dua sumber tersebut maka penghitungan anggarannya berada dikisaran Rp 250 miliar. Kalau anggaran itu dianggap kurang, katanya wajar. Sebab peruntukkannya khusus program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang memang kurang.
Karena sejak awal pemkot dan DPRD Balikpapan sepakat menganggarkan Rp 70 miliar untuk bansos. Itu pun hanya dapat mengakomodasi sekitar 70 ribu Kepala Keluarga (KK), ditambah bantuan dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.
Sementara JPS berupa bansos bagi warga terdampak yang dianggarkan di APBD Perubahan. Lebih kecil lagi angkanya. Yakni sekitar Rp 43 miliar. "Ya mungkin digalakkan lagi pintu-pintu sumbangan dari pihak lain," katanya. Maksud Sukri ialah pemkot sebisa mungkin mengandeng mitranya. Mulai dari korporasi maupun secara personal, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. (ryn/boy)