DPRD Kaltim Minta Pemprov Genjot Pendapatan Asli Daerah

Samarinda, nomorsatukaltim.com- Di tengah situasi ekonomi yang terus memburuk akibat pandemi COVID-19, DPRD Kaltim terus mendorong Pemprov Kaltim meningkatkan pundi-pundi pendapatan asli daerah. Terutama pendapatan dari sektor yang selama ini kurang maksimal, seperti dari perkebunan, perikanan, dan perpajakan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menuturkan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Pemprov Kaltim untuk membicarakan terkait potensi pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang membidangi keuangan dan perekonomian, salah satunya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Instansi itu dipanggil untuk menjelaskan program-program pemerintah untuk meningkatkan retribusi daerah di berbagai sektor. Diungkapkan politikus Golkar tersebut, sejauh ini Pemprov Kaltim sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya retribusi pajak kendaraan. Bahkan untuk mendorong animo masyarakat, pemerintah menerbitkan aturan pemutihan kendaraan. “Berapa pendapatan yang diperoleh dari retribusi itu belum jelas angkanya. Nanti akan kami minta, kalau perlu yang realtime,” ungkap Tiyo. Terkait penanganan COVID-19, erat pula kaitannya dengan anggaran. Terlebih lagi, virus tersebut tak bisa diprediksi bisa selesai dalam waktu dekat. Jika bicara soal anggaran, maka ini soal proporsi. Tiyo pribadi berpendapat bahwa perihal kesehatan, pemerintah sudah memiliki anggaran. Namun, untuk penyerapannya Tiyo mengaku masih belum mendapat laporannya. Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah diminta untuk segera memberikan laporan terkait penyerapan anggaran. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta pula untuk mengumumkan biaya penanganan pasien COVID-19 kepada masyarakat. Dari situ, maka bisa dihitung rata-ratanya. “Misalnya, tertinggi dan terendahnya kan sudah ada. Masa kita kalah dengan pemerintah pusat? Pemerintah pusat saja sudah mengeluarkan kebijakan maksimal tes swab itu seharga Rp 900 ribu. Pemprov juga diminta untuk berikan info seperti itu,” lanjutnya. Menurutnya, daripada beredar isu-isu yang kurang valid beredar di masyarakat terkait biaya penanganan COVID-19 sampai pemakaman yang besar, alangkah lebih baiknya pemerintah bisa menyampaikan data tersebut secara terbuka. "Pandemi COVID-19 tak sekadar berkenaan dengan bidang kesehatan. Perekonomian pun termasuk. Apalagi tak dapat dimungkiri bahwa ekonomi cukup goyah saat ini. Sehingga harus ada pemulihan ekonomi," ujarnya. Sekitar 1-2 bulan lalu, komunikasi dengan dinas-dinas terkait sudah ada dan memang terdapat anggaran yang digelontorkan untuk pemulihan ekonomi. Sehingga menurutnya, refocusing terkait pemulihan ekonomi juga harus ada. "Artinya selain menangani kesehatan, pertumbuhan ekonomi juga harus dipikirkan dan ekonomi bisa berangsur-angsur pulih. Jangan justru terjebak di kondisi begini," pungkasnya. (Adv/top/zul)