Jangan Ada Spekulan Tanah, Ketua DPRD Kukar Sarankan Hal Ini

Abdul Rasid (dua dari kiri) saat berfoto bersama Akbar Tanjung dan TGB. (istimewa) Kukar, DiswayKaltim.com - Ketua DPRD Sementara Kutai Kartanegara Abdul Rasid menyambut positif keputusan  Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota di sebagian wilayah Kukar dan PPU. Menurut Rasid bukan hanya dua kabupaten ini saja yang merasakan dampaknya, tapi juga masyarakat yang ada di Kaltim secara keseluruhan. "Oleh karena itu, ini perlu sinergi pemerintah daerah yang ada di Kaltim," ungkap Abdul Rasid pada awak media, Selasa (27/8/2019). Hal ini harus dilakukan agar arah pembangunan nantinya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim sebagai dampak pemindahan ibu kota negara. Rasid juga mengatakan akan terus memantau terkait pemetaan Kabupaten Kukar untuk menjadi ibukota negara berdasarkan kajian-kajian dari akademisi. Katanya hal demikian sangat perlu dilakukan. Selain itu, Pemkab Kukar juga harus menyiapkan strategi lain. Diantaranya menyiapkan infrastruktur dan SDM. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan  SDM yang ada di Kukar akan tertinggal. Singkatnya jangan sampai masyarakat Kukar menjadi penonton di rumah sendiri. "Kalau itu terjadi masyarakat kita juga harus cepat harus siap dengan konsekuensi berkaitan dengan dampak pembangunan ibukota itu sendiri," lanjut Rasid. Terkait masalah spekulan tanah, Rasid tidak menampik hal itu akan muncul. Rasid berharap masyarakat tidak mudah tergiur untuk menjual. Pasalnya pembangunan di Kukar akan lebih pesat lagi. Selain itu, masalah konflik tanah pun rentan akan terjadi. Karenanya Pemkab Kukar harus jeli dalam menyikapi jual beli tanah ini. "Jangan sampai terjadi tumpang tindih yang ujung-ujungnya merepotkan kita sendiri," pungkas Rasid. (M3/boy)