Pemprov Kaltim Alokasikan Rp 75 M untuk Kuota Internet Pelajar dan Mahasiswa

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pemprov Kaltim mengalokasikan dana sebesar Rp 75 miliar di APBD Perubahan 2020, yang baru disahkan, pekan lalu. Anggaran itu, untuk pengadaan kuota internet bagi pelajar dan mahasiswa di Kaltim.

"Karena kan banyak yang belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Itu bantuan untuk seluruh pelajar dan mahasiswa. Untuk mempermudah (belajar dari rumah)," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Anwar Sanusi, Selasa (29/9/2020). Pemberian bantuan tersebut, bukan dalam bentuk uang tunai. Melainkan kuota internet. Secara teknis, soal pemberian bantuan ini, kata Anwar, ditangani UPTD Teknologi Komunikasi (Tekom) dan Informasi Pendidikan (Infodik) Disdikbud Kaltim. Saat ditemui di kantornya, Kepala UPTD Tekom dan Infodik Disdikbud Kaltim, Armin menjelaskan detail pemberian bantuan tersebut. Pihaknya, kini menunggu pencairan alokasi anggaran itu. Sembari itu, persiapan telah dilakukan. Khususnya berkaitan data penerima, berikut dengan langkah verifikasinya. Agar pemberian bantuan tepat sasaran. "Rencananya, lusa, kita (Disdikbud) dengan Pak Gubernur (Isran Noor), menggelar rapat dengan pihak kedua. Pihak keduanya, Telkom," katanya, saat ditemui di kantornya, Jalan Biola Prevab, Samarinda. Tentang berapa jumlah kuota yang akan diberikan kepada tiap pelajar dan mahasiswa, belum bisa ditentukan. Itu, nanti akan dihitung setelah rapat penandatanganan kerja sama pemprov, dalam hal ini gubernur dengan Telkom. "Kan di kabupaten/kota, ada juga bantuan dari pemerintah daerahnya. Itu, kan yang SD dan SMP dapat. Yang SMA tidak. Itu masih kita hitung. Nanti kita minta arahan Pak Gubernur untuk besarannya tiap pelajar dan mahasiswa berapa," tambahnya. Sementara untuk teknis pemberian juga akan dibahas nantinya. Apakah dikirimkan langsung ke nomor ponsel, atau diberikan dalam bentuk kartu perdana. Provider penyedia kuota, juga akan dipilih. Berdasarkan kekuatan jaringan di daerah bersangkutan. "Semua akan kita bahas. Baiknya memang dalam bentuk kartu perdana," tuturnya. Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Kaltim, dengan agenda jawaban pemerintah provinsi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan keuangan APBD Perubahan 2021, pertengahan September lalu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membeberkan besaran anggaran bantuan kuota tersebut. Selain menyebutkan angka alokasi anggaran yang menjawab pandangan umum fraksi PKS. Hadi juga menyebut jumlah penerima bantuan tersebut. "Terkait pengembangan metode belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran dengan metode daring berupa subsidi kuota internet untuk sekitar 677 ribu pelajar dan mahasiswa Kaltim," katanya, menjawab pandangan umum fraksi Demokrat-NasDem. (sah/zul)