Samarinda, nomorsatukaltim.com – Sejumlah aktivis membantangkan spanduk di lubang bekas tambang, berdampingan dengan lahan pertanian. Protes, lahan pertanian tergusur oleh indutri batubara dan kelapa sawit.
Direktur Kelompok Kerja (Pokja) 30 Buyung Marajo mengatakan pembentangan spanduk raksasa sebagai salah satu bektuk protes para petani. Kepada pemerintah. Sebab, pemerintah tidak hadir untuk melindungi para petani.
“Kalau sekarang kita lihat banyak kebijakan pemerintah malah seolah menindas kaum petani. Petani ini punya peranan besar. Selain ketahanan pangan. Ada ketahanan bangsa di sana,” katanya, Rabu (23/9/2020).
Aksi ini sebenarnya ada kaitannya dengan rancangan undang-undang omnibuslaw. Karena dalam UU itu ada izin industri yang mencapai 40 tahun. Kondisi itu memperburuk kondisi lahan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan petani. Padahal, menurutnya, Kota Tepian memiliki potensi pertanian.
Tapi, beberapa lahan sudah banyak alih fungsi. Lubang bekas tambang pun banyak menganga. Tanpa ada reklamasi dari perusahaan. Bahkan, Dinas Pertanian dianggapnya tidak berpihak kepada petani.
“Selama ini, investasi itu terlalu mulus. Artinya tidak terfilter secara baik. Misal masalah perizinan. Sesuai aturan undang-undang nomor 3/2019 terjadi di pusat. Sehingga, daerah tidak ada kewenangan RTRW-nya. Tentunya untuk daerah sebagai sumber pangan,” celetuknya.
Diperparah, pemerintah di Bumi Etam masih menganggap, sumber daya alam tak terbaharukan sebagai penghidupan utama ekonomi. Padahal, ada potensi alam yang dapat terus menerus terbaharukan. Sayangnya dianggap sebelah mata oleh pemerintah.
“Mereka hanya berpikir untuk melakukan pengerukkan sebesar-besarnya. Tanpa memikirkan masa depan. Karena kan sumber daya alamnya kan tidak bisa diperbaharui. Artinya ada kewajiban pemerintah datang untuk melindungi petani. Selama ini kan kita masih berharap dari luar,” pungkasnya. (mic/boy)